Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, mengusulkan untuk melibatkan warga secara aktif dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di ibu kota.
Inspirasi ini diambil dari Vietnam, di mana warga yang melaporkan pelanggaran lalu lintas mendapatkan insentif sebesar 10 persen dari nilai denda pelanggar.
“Teknisnya sederhana, warga hanya perlu mengunggah foto bukti pelanggaran ke aplikasi JAKI. Setelah diverifikasi, insentif langsung ditransfer ke rekening pelapor,” ujar William pada Kamis (9/1/2025).
Menurut William, ide ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan menciptakan budaya disiplin di jalan raya.
Dengan satu kebijakan ini, pemerintah bisa memberdayakan jutaan kamera ponsel warga untuk mendukung penegakan aturan, tanpa harus menambah banyak CCTV.
Selain mengurangi pelanggaran, sistem ini juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban umum.
William juga mengusulkan agar sistem ini diperluas ke berbagai jenis pelanggaran lain yang berkaitan dengan ketertiban umum, seperti pencemaran lingkungan atau pelanggaran fasilitas publik.
“Lebih maju lagi, warga nggak hanya jadi pengamat, tapi juga bisa berperan langsung dalam menjaga ketertiban umum sambil mendapatkan penghargaan yang layak,” ucap Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
William menyatakan bahwa usulan ini akan diajukan kepada Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian untuk dikaji lebih lanjut.
Ia berharap sistem ini bisa segera diterapkan agar masyarakat Jakarta dapat lebih aktif berperan dalam menciptakan kota yang lebih tertib dan nyaman.
“Ini ide sederhana, tapi kami yakin dampaknya besar untuk Jakarta. Warga bisa jadi bagian dari solusi, bukan sebatas penonton,” pungkasnya.
