Sekretaris Fraksi Gabungan DPRD Bali dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Anastasia Surya Widjaja menyebut kebijakan Pemprov Bali mengubah SMA Bali Mandara menjadi SMA reguler dibuat dengan tujuan mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diformat Pemerintah Pusat.
“Menurut saya, kebijakan dimaksud dibuat untuk meniadakan sekolah SMA unggulan, yang selaras dengan pola PPDB yang diformat oleh pemerintah pusat, dan telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini,” ucap Grace yang juga Sekretaris Fraksi Gabungan (Nasdem PSI Hanura) DPRD Provinsi Bali saat dihubungi detikBali Minggu (12/6/2022).
SMA Bali Mandara, lanjut Grace, sebagai salah satu sekolah yang didirikan dan didanai dari anggaran pemerintah, sudah sepatutnya mengedepankan penerapan pola pendidikan yang diformat oleh pemerintah pusat.
Begitu juga sekolah negeri kini masih menjadi tujuan utama dari para orang tua dan peserta didik itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya salah satu wacana yang berkembang, bahwa kualitas pendidikan di sekolah negeri yang lebih baik.
Wacana yang berkembang ini, tentu dapat dimaklumi, karena pada masa lalu, input peserta didiknya sudah melalui seleksi standarisasi nilai dari hasil ujian akhir nasional yang dilaksanakan.
Atas dasar tersebut, kemudian pemerintah dalam upaya memeratakan kualitas pendidikan di sekolah, menerapkan sistem PPDB, sehingga setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam memasuki sekolah negeri, termasuk di sekolah SMA Bali Mandara, dengan adanya jalur zonasi (jarak antara rumah siswa dengan sekolah), jalur afirmasi (yang sering disebut sebagai jalur siswa miskin) dan jalur prestasi.
SMA Bali Mandara yang mempolakan penyelenggaraan pendidikan mirip dengan SMA Taruna Nusantara, jelas Grace, tentu didasarkan pada niat baik untuk meningkatkan daya saing SDM generasi muda Bali.
Untuk penerapan pola pendidikannya, tentunya masih dapat dipertahankan di SMA Bali Mandara, sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan. Namun terkait dengan sistem penerimaan peserta didik baru, harus dipahami bahwa pemerintah Provinsi Bali, sangat terikat dengan sistem PPDB yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat.
“Saya kira kebijakan Bapak Gubernur Bali, terkait dengan SMA Bali Mandara, perlu kita hormati, karena sangat terkait dengan keberpihakan pemerintah Provinsi Bali, kepada sistem PPDB yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” pungkas Srikandi PSI asal Dapil Denpasar ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Bali dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dr. Somvir menegaskan bahwa perubahan sistem SMA Bali Mandara dari asrama menjadi reguler seperti SMA lainnya sangat bagus demi kemajuan sekolah itu sendiri.
“Bagus untuk SMA Bali Mandara apalagi kita lagi krisis ekonomi jadi harus dipertimbangkan terlebih dalam keadaan seperti ini jangan dipaksakan. Dimana kondisi PAD turun tidak hanya Bali tapi seluruh Indonesia,” ungkapnya saat dihubungi detikBali Minggu (12/06/2022).
Tapi, meski demikian kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekarang semua sudah mulai membaik. Hal ini terlihat saat rapat triwulan bersama Banggar belum lama ini. Hanya saja yang tahu nominal kenaikan PAD Bali Sekretaris Daerah (Sekda) Bali.
Dia menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan Gubernur Bali I Wayan Koster tentu sudah dipertimbangkan, karena itu pihaknya mendukung keputusan Gubernur agar tidak menjadi polemik lagi.
“Kalau Pak Gubernur mau jadikan sekolah reguler kan bagus. Kalau siswa miskin memang sudah mendapatkan prioritas tidak hanya Bali Mandara saja biar miskin kaya kalau jadi sekolah pemerintah kan semua akan mendapatkan pelayanan adil,” tandas anggota Komisi I DPRD Bali Dapil Buleleng ini.
Pihaknya menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah murni pendapatnya pribadinya.
“Kalau pendapat fraksi gabungan saya tidak bisa memberikan komentar tapi pendapat saya pribadi menyambut baik,” tegasnya.
Ditanya mengapa pihaknya mendukung keputusan Gubernur terkait perubahan sistem pendidikan SMA Bali Mandara, Dr. Somvir menegaskan agar tidak ada lagi masalah ke depannya.
“Karena biar ini tidak ada masalah kalau sekolah reguler di bawah pemerintah nantinya akan mendapatkan bantuan secara rutin, kecuali dia tidak mendapatkan bantuan sama sekali lain masalahnya,” tandasnya.
Dan apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju dan tidak puas akan keputusan Gubernur, pihaknya sebagai lembaga DPRD selalu terbuka.
“Tapi kita harus objektif SMA Bali Mandara secara pendapat saya pribadi itu bagus, tapi kalau ada pihak yang tidak setuju dan ada pihak yang keberatan tentunya para dewan akan beri pendapat yang baik,” imbuh dia.
“Karena saya dari Singaraja (Dapil Buleleng), saya tidak ingin anak-anak miskin minta ke sana – sini apalagi kondisi sekarang banyak tantangan. Kita dukung saja tidak usah terlalu begini begitu, pak Gubernur wajib melindungi semua anak itu aja yang kita harapkan,” tegasnya.
Pihaknya hanya berharap 70 persen anak Buleleng khususnya siswa miskin dapat kesempatan belajar dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Disdikpora Bali Ungkap Alasan Hapus Sistem Asrama SMA Bali Mandara
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
“Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi,” kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
“Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa,” terang Boy.
Menurut Boy, suatu kebijakan pasti ada pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di SMA Bali Mandara. Sebab masih banyak anak-anak yang memang berstatus sebagai siswa miskin tetapi kurang beruntung karena tak bisa diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah-sekolah lain.
“Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah,” terangnya.
Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.
“Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir,” ungkap Boy.
Sumber: https://www.detik.com/bali/berita/d-6123546/polemik-sma-bali-mandara-fraksi-gabungan-ppdb-selaras-dengan-pusat
