Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan partai politik ke Bareskrim Polri dinilai kurang tepat. Sebab, sampai saat ini belum ada calon presiden resmi maupun calon legislatif.
Hal itu diungkapkan pengamat sosial politik Teddy Gusnaidi menanggapi langkah Bawaslu yang melaporkan Partai Solidaritas Indoneasia (PSI) ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran di luar waktu kampanye partai.
Teddy mengatakan, berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye yang dilarang di luar masa kampanye adalah kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon presiden dan calon wakil presiden resmi. Kedua, kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.
“Ketika belum ada calon, maka tidak masuk dalam kategori larangan. Bawaslu tidak punya dasar hukum melarang partai politik atau siapapun ketika belum ada calon resmi,” katanya saat dihubungi, Jumat (18/5).
Selain itu kata dia, kampanye yang dilarang dilakukan di luar masa kampanye jika materi kampanyenya meliputi visi misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, visi misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
“Sekali lagi, capres, cawapres, maupun calegnya belum ada, belum terdaftar secara resmi. Sekalipun sudah ada calonnya, UU 7 Tahun 2017 tidak melarang partai mengampanyekan visi misi. Yang dilarang hanya para calegnya, ” kata Teddy dalam rilisnya yang diterima Redaksi elshinta.com.
Teddy mengatakan, Bawaslu harus bergerak secara adil dan profesional. Jika Bawaslu mempidanakan PSI karena iklan di media cetak, maka sejumlah partai lain seharusnya diperlakukan serupa.
Menurutnya, PSI berserta partai lain bisa saja melaporkan balik Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Partai juga bisa memperkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun perorangan ke polisi.
Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Candra Wiguna ke Bareskrim Polri. Ini terkait dugaan kasus kampanye di luar jadwal oleh PSI.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan sikap ini adalah hasil dari pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung sudah satu suara dalam kasus ini.
