Sebuah ”peristiwa besar” terjadi di Vietnam, Senin silam. Mantan pejabat politbiro Partai Komunis dan bekas pemimpin perusahaan migas Vietnam dihukum penjara.
Seperti diberitakan harian ini, pengadilan Vietnam, Senin, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Trinh Xuan Thanh, yang dahulu kepala perusahaan minyak dan gas Vietnam, PetroVietnam’s. Pada hari yang sama, bekas pejabat politbiro Partai Komunis Vietnam, Dinh La Thang, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Keduanya mendapat hukuman yang tergolong berat karena dinilai hakim terbukti melakukan korupsi. Selain mereka, ada 20 orang yang menjalani sidang kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi itu.
Penangkapan politisi sekelas pejabat politbiro yang kemudian disidangkan secara terbuka baru kali ini terjadi dalam periode puluhan tahun di Vietnam. Persidangan politisi itu, Dinh La Thang, dan mantan eksekutif perusahaan migas, Trinh Xuan Thanh, bersama 20 orang lainnya dimulai pada 8 Januari. Sejumlah media melaporkan, proses persidangan tak ubahnya pertunjukan. Puluhan orang berjalan memasuki gedung pengadilan dengan tangan diborgol. Warga berkerumun di sekitar gedung pengadilan untuk menyaksikan para pejabat yang menjadi pesakitan, terutama melihat sang mantan pejabat politbiro, Dinh La Thang.
Di tengah kondisi Vietnam yang menempati peringkat ke-113 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2016, mungkin langkah menggelar sidang besar-besaran kasus korupsi para pejabat itu terasa sangat pas. Upaya itu dapat dilihat sebagai bentuk pemberantasan praktik jahat korupsi yang menghambat perkembangan perekonomian Vietnam.
Berada di peringkat ke-113 dari 176 negara menempatkan Vietnam dalam posisi buruk. Praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan dipersepsikan masyarakat sangat sering terjadi di negara itu. Sebagai perbandingan, Finlandia di kawasan Skandinavia menempati peringkat ke-3 dan dilihat sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Adapun Indonesia dalam indeks itu menempati peringkat ke-90.
Sayangnya, sejumlah kalangan tidak melihat sidang pengadilan atas para pejabat tersebut sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menghapus korupsi di Vietnam. Banyak dari tokoh yang diadili adalah sekutu mantan PM Vietnam Nguyen Tan Dung. Pria ini kalah dalam perebutan kekuasaan dengan Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam.
Tokoh-tokoh Vietnam yang berada di Amerika Serikat, seperti dilaporkan Reuters, menyebut persidangan itu merupakan wujud pertarungan kekuasaan di antara elite politik Vietnam. Sistem hukum ”diperalat” untuk memukul lawan-lawan politik.
Jika hal semacam itu benar-benar dilakukan penguasa sebuah negara, sulit bagi negara itu untuk mengakhiri praktik korupsi. Sebaliknya, penegakan hukum yang tebang pilih malah membuat praktik jahat korupsi semakin subur, yang berujung pada hancurnya ekonomi negara.
Sumber: Tajuk Harian Kompas 24 Januari 2018
