Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai partai politik peserta pemilihan umum 2019.
Hari ini, 10 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB, DPP PSI membawa semua persyaratan untuk mendaftarkan diri ke KPU sebagai partai politik peserta pemilu.
Sebagai parpol yang satu-satunya lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menjadi modal penting PSI untuk juga lolos verfikasi di KPU.
“Hari ini PSI siap diverifikasi KPU. PSI menjadi ujung tombak karena satu-satunya partai tahun lalu lolos di Kemenkumham, hal itu merupakan modal penting untuk juga lolos di KPU. Karena secara garis persyaratannya sama,” kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (10/10).
Toni menambahkan, PSI sudah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Pendaftaran DPP PSI ke KPU hari ini juga akan diikuti serentak di seluruh pengurus wilayah dan daerah PSI di Indonesia.
Salah satu persyaratan yang diatur dalam Undang-undang yaitu memiliki perwakilan di 34 Provinsi di Indonesia dan memiliki ribuan anggota partai di seluruh penjuru tanah air.
“Kami optimis lolos. PSI saat ini sudah punya anggota 650 ribu lebih di Indonesia. Artinya sudah melampaui syarat yang ditetapkan Undang-undang” ungkap Toni.
Toni melanjutkan, mewakili DPP PSI ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar PSI di pusat dan daerah yang sudah bekerja keras menyiapkan segala hal supaya PSI lolos verifikasi KPU dan siap menjadi ujung tombak demokrasi yang lebih baik bagi negeri ini.
Selain itu, untuk calon anggota legislatif, sudah ada sekitar 523 orang caleg PSI yang berasal dari berbagai latar belakang profesi yang menyatakan siap maju bersama PSI, menjadi ujung tombak anti korupsi dan anti intoleransi di Indonesia.
PSI juga mengapresiasi KPU yang sangat membantu merapikan sistem pendataan menjelang pemilu.
“SIPOL memang rumit dan detail tapi membantu pendataan anggota dan pengurus partai dengan baik untuk menghindari kecurangan dalam verifikasi administrasi pemilu,” pungkas Toni. [YUS]
