Partai Solidaritas Indonesia Gelar Diskusi Terkait Isu di Aceh

Kamaruddin menyebutkan, UUPA bukan saja mengatur tentang politik, namun UUPA juga mengatur kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kamaruddin yang juga pengacra UUPA, dirinya sengaja mengajak mahasiswa dan tokoh pemuda Aceh Tamiang untuk berdiskusi bersama tentang isu terkini Aceh saat ini, salah satunya tentang pencabutan 2 Undang- undang Pemerintah Aceh (UUPA) oleh pemerintah Indonesia yang menjadi special theme dalam diskusi yang dikakukan hampir seluruh Kabupaten provinsi Aceh olehnya.

Bahkan menurut Kamaruddin, saat ini UUPA menjadi boyonan bahkan dipreteleli oleh segelintir oknum dengan menyebutkan bahwa UUPA tidak penting, karena yang harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan atau masalah “pruet” masyarakat Aceh.

Padahal, kata Kamaruddin, dalam UUPA bukan saja mengatur tentang politik di Aceh, namun UUPA juga mengatur tentang semua lini yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat, tranmigrasi, komunikasi, penerangan, Migas, teritorial wilayah Aceh baik laut, darat dan udara.

“Bukan masalah politik saja, tapi UUPA juga mengatur masalah politik, namun juga semua hal yang bersentuhan dengan masyarakat termasuk masalah pruet masyarakat Aceh, jadi kalau ada segelintir oknum menyebutkan UUPA tidak penting, itu sangat keliru,” Sambung Kamaruddin.

Dirinya berharap agar seluruh masyarakat untuk ikut memperjuangkan dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan dan merealisasi hak bangsa Aceh yang sudah diatur dalam MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh.

Dalam kesempatan itu Kamuruddin juga menyatakan dirinya akan maju ke DPR-RI melalui Partai PSI, dalam hal ini ia memohon restu semua kalangan yang ada di Aceh Tamiang untuk kemenangan pada Pilleg 2019 mendatang. “Saya maju ke DPR-RI agar UUPA berorientasi kesejahtraan” Ungkapnya.

Adapun acara ngopi bersama tersebut dihadiri oleh para Aktifis Aceh Tamiang, mahasiswa, Media, tokoh pemuda Aceh Tamiang.