Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK agar profesional dalam menjalankan amanah dan mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk memilih putra-putri terbaik bangsa.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras Pansel. Hanya perlu diingatkan lagi, masa depan penegakan korupsi sangat tergantung kepada kualitas pucuk pimpinan KPK yang sedang diseleksi ini. Berkali-kali Pak Jokowi mengamanahkan bahwa Indonesia tidak akan pernah maju bila gagal memberantas korupsi. Karena itu, Pansel KPK mesti menjaga amanah yang diberikan Pak Jokowi,” kata Juru Bicara PSI, Surya Tjandra, dalam keterangan pers, Kamis 29 Agustus 2019.
Dalam beberapa hari terakhir, muncir suara-suara dari publik yang mengkritisi kinerja Pansel KPK. Menurut mereka, Pansel kurang mendengar suara masyarakat. Padahal, ada sebagian kandidat yang dianggap bermasalah tapi diloloskan.
Surya melanjutkan, Pansel KPK juga mesti mendengar masukan publik agar terpilih pimpinan KPK yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik.
“Tantangan KPK hari ini adalah kredibilitas yang perlu dijaga serta menjaga SOP internal yang perlu ditegakkan dan mengikat semua dari staf hingga pimpinan,” lanjut Surya yang pernah menjadi calon pimpinan KPK versi Pansel Sembilan Srikandi pada 2015.
Pelaksanaan SOP dibutuhkan agar ada kepastian sistem internal, ujar Surya, karena tantangan KPK kini bukan hanya dari luar tapi terutama dari dalam, untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Intinya, para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan menata sistem internal KPK yang lebih transparan, independen, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, ini.
Tetapi Surya juga mengingatkan bahwa selain penegakan hukum KPK juga punya tanggung jawab untuk mendukung kondisi yang baik untuk pembangunan. “Pemberantasan korupsi bukan hanya untuk gagah-gagahan tetapi harus punya dampak langsung pada pembangunan,” tegas Surya.
Menurut Surya, KPK juga perlu masuk lebih dalam dari sekadar operasi tangkap tangan (OTT). “OTT penting sebagai terapi kejut, tetapi masyarakat butuh lebih dari sekadar itu. Pemerintah perlu dibantu agar anggaran bisa digunakan secara efektif dan bukan melulu ditakut-takuti dengan OTT jika dipakai,”
“KPK melalui fungsi pencegahan Dan penegakan hukumnya perlu bisa membantu kita mengejar peluang bonus demografi sekarang ini, dengan pembangunan efektif di seluruh Indonesia,” pungkas Surya.
