Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan tes wawancara bakal calon anggota legislatif gelombang kedua di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, kemarin.
Rangkaian wawancara dilaksanakan selama 21-22 April. Peserta mencapai 300 orang dan 80 persen di antaranya mendaftar secara daring. Mereka diseleksi oleh beberapa panelis independen dan DPP PSI.
1. PSI menjanjikan mekanisme pengawasan publik
Optimis Melenggang ke Senayan, PSI Janjikan Mekanisme Pengawasan Publikpsi.id
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan partainya ingin menyeleksi orang-orang yang layak duduk di parlemen, dengan pengawasan publik.
“Kami mau buat mekanisme pengawasan publik. Para pansel kan mewakili publik, jadi bisa melihat siapa yang layak menjadi wakil rakyat. Kami siapkan mekanisme pengawasan itu agar orang-orang yang sudah terpilih di Senayan tetap baik, tidak keluar rel,” kata Grace di Kantor DPP PSI, Jakarta, Minggu (22/4).
2. Teknologi internet jadi salah satu cara pengawasan
Grace menjelaskan, pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sebagai salah satu mekanisme pengawasan partainya.
“Ada aturan yang harus dilembagakan di partai. Kami tengah menyusunnya,” ujar mantan jurnalis televisi itu.
3. Ada kontrak mengikat antara caleg dan PSI
Menurut Grace partainya akan membuat surat kontrak dengan para caleg. Jika mereka melanggar hukum sanksi tegas sudah disiapkan.
“Kami akan buat surat kontrak antara caleg dengan PSI. Misalnya membuat template harian kegiatan mereka. Jika melanggar, ada sanksi tegas untuk caleg, itu juga dinilai berdasarkan kinerja mereka,” kata dia.
Menurut Grace, kontrak mengikat bisa memudahkan masyarakat dalam memberikan penilaian.
“Kuasa masyarakat itu sepanjang lima tahun (sejak wakil rakyat terpilih), bukan hanya pas pemilihan saja. Kalau surat kontrak ini ditandatangani bersama, kami optimis kalau publik tahu apa upaya kami, publik akan mendukung dan memilih PSI,” ujar dia.
