Pembicaraan mengenai generasi milenial di Indonesia kian hangat. Padahal kisaran usia milenial sendiri masih menjadi perdebatan. Menurut Majalah Newsweek, milenial adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1977-1994. PEW Research Center menyatakan lahir di atas tahun 1980. Sementara itu, Majalah TIME menilai milenial lahir pada tahun 1980 – 2000.
Meski kisaran soal usia masih menjadi perdebatan, tak bisa dipungkiri bahwa milenial menjadi kelompok yang paling didekati saat ini. Dalam panggung politik Indonesia, kita bisa melihat banyak tokoh beramai-ramai mengklaim dirinya paling milenial. Mulai dari gaya berpakaian, gaya bicara, hingga gaya bermedia sosial pun disesuaikan dengan selera milenial.
Ini wajar saja. Sebab faktanya, menurut Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), pemilih berusia 17-38 tahun mencapai 55% pada 2019 nanti. Pemilih dengan rentang usia ini bisa dikatakan sesuai dengan kisaran usia milenial yang disebutkan berbagai media di atas.
Mendekati generasi milenial bukan tanpa tantangan. Majalah TIME pada 2013 memberikan label kepada generasi milenial sebagai “The Me Me Me Generation“. Milenial, menurut TIME, dinilai sebagai generasi yang individualistik, sangat bergantung pada teknologi, dan apatis terhadap politik.
Di Indonesia sendiri, utamanya terkait apatisme politik, hal ini terkonfirmasi dengan survei yang dirilis oleh CSIS dan Litbang Kompas. Survei CSIS yang dirilis pada awal November lalu menunjukkan bahwa hanya 2,3% dari generasi milenial yang tertarik dengan isu sosial-politik. Salah satu isu yang paling tidak diminati oleh generasi milenial. Litbang Kompas juga menunjukkan hanya 11% dari generasi milenial yang mau menjadi anggota partai politik.
Di tengah pandangan bahwa generasi milenial adalah generasi yang apatis terhadap politik, dunia justru sedang mengalami naik daunnya politik anak muda atau politik milenial terlepas dari apapun pandangan politik yang mereka yakini.
Kita bisa melihat Macron (39) menjadi Presiden termuda Prancis dalam sejarah, atau Sebastian Kurtz (31) yang disebut sebagai pemimpin dunia termuda, atau mungkin Nathan Law (23) pada usianya yang begitu muda mampu mengantongi 50 ribu suara dan menjadi anggota parlemen Hong Kong.
Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga bisa diartikan naik daunnya politik milenial di negeri ini. 70% dari pengurus PSI berusia di bawah 33 tahun sehingga tak salah jika PSI dilihat sebagai partainya milenial.
Tren politik milenial di dunia sebenarnya bisa diartikan membaiknya kesadaran politik milenial. Tapi tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Hasil-hasil survei dengan gamblang menunjukkan bahwa kesadaran politik milenial harus menjadi perhatian bersama.
Di Indonesia, saya melihat apatisme milenial terhadap politik tak lepas dari persepsi bahwa politik itu kotor. Laporan tahunan KPK sejak 2004 hingga 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 32% dari mereka yang ditangkap KPK adalah kader partai politik. Belum lagi, setiap hari mereka disuguhi pemberitaan tentang pejabat publik yang menggunakan rompi oranye.
Tentu saja pernyataan di atas harus dijustifikasi oleh survei mengenai alasan milenial apatis berpolitik. Namun dari pertemuan dengan beberapa kawan mahasiswa, saya mendengar jawaban yang sama. “Politik itu kotor,” katanya.
Ada pula penjelasan lain yang mungkin bisa menjadi alasan milenial apatis berpolitik. Daniel Wittenberg pada 2013 menulis artikel di The Guardian mengenai anak muda dan politik. Wittenberg menceritakan bagaimana ia dan anak muda lainnya tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan masa depannya seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan rumah murah. Bahkan Wittenberg dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya anak muda tertarik dengan politik, tapi tak pernah diberi kesempatan dalam politik.
Media Sosial
Dengan segala perdebatannya, mendekati milenial adalah sebuah keharusan. Karena itu, mendekati media sosial pun menjadi sebuah keniscayaan. Menurut survei CSIS, sebanyak 81,7% milenial memiliki Facebook, 70,3% memiliki Whatsapp, 54,7% memiliki Instagram. Twitter sudah mulai ditinggalkan milenial, hanya 23,7% yang masih sering mengaksesnya.
Kendati demikian, media sosial bukan tanpa tantangan. Faktanya media sosial, wadah generasi milenial “berkumpul”, menjadi tantangan tersendiri. Tren vlogger di Youtube atau yang biasa dikenal dengan Youtuber merupakan sisi positif media sosial yang menggali kreativitas generasi milenial melalui video-video yang mereka unggah.
Di sisi lain, media sosial bisa menjadi malapetaka. Apalagi jika dikaitan dengan politik. Ini terjadi di beberapa negara. Revolusi Tunisia dimulai dari media sosial ketika seorang lelaki melakukan protes atas pemerintahan Tunisa dengan membakar dirinya kemudian video tersebut menjadi viral di Twitter dan Facebooksehingga memicu gerakan-gerakan selanjutnya.
Akhirnya, revolusi yang dipengaruhi kekuatan media sosial ini memicu perubahan politik di wilayah-wilayah negara Arab yang dikenal sebagai The Arab Spring.
Di Amerika, peneliti media sosial Ohio University, Laeq Khan melihat kemampuan Donald Trump mendekatkan diri dengan pemilihnya di media sosial lebih dari Hillary Clinton mengantarkan dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Apalagi di Amerika kepercayaan kepada media massa sedang menurun drastis. Survei UCLA & Stanford University menunjukkan bahwa 42% penonton televisi sudah tidak menonton iklan kampanye di channel-channel televisi tersebut.
Bukan hanya itu, di Amerika, muncul akun-akun palsu untuk menyebarkan berita hoax terhadap Hillary Clinton selama masa kampanye Pemilu Presiden. Akun-akun tersebut oleh beberapa media Amerika diduga berasal dari negeri pimpinan Vladimir Putin.
Penggunaan media sosial untuk kegiatan politik di Indonesia pun mengalami pasang surut. Media sosial mampu mengorbitkan tokoh seperti Jokowi yang pada Pilkada 2012 dan Pilpres 2014 juga begitu memanfaatkan kampanye via Twitter. Basuki Tjahaja Purnama memanfaatkan media sosial, Youtube utamanya, sebagai sarana transparansi pemerintahan daerah.
Secara bersamaan, media sosial juga memunculkan sindikat penebar hoax seperti Saracen atau orang seperti Jonru. Pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, kita bisa melihat bagaimana linimasa media sosial dipenuhi oleh hoax yang begitu provokatif dan berniat memecah belah kita sebagai bangsa. Salah satu hoax yang paling terkenal adalah bagaimana pulau reklamasi nantinya akan diisi oleh orang-orang dari Tiongkok.
Mendekati Pilpres 2019, isu hoax PKI juga mulai digaungkan lagi untuk memberi label kepada Presiden Jokowi yang selalu difitnah berafiliasi dengan PKI.
Media sosial membuka akses yang begitu luas. Siapapun bisa menjadi content writer di media sosial sehingga tidak mengherankan ketika media sosial benar-benar menjadi media bebas yang diisi konten positif maupun negatif. Tentu saja, media sosial tidak salah. Tak boleh ada batasan pula terhadap akses media sosial. Karena itulah, media sosial tantangan tersendiri. Ini perang mengenai siapa yang paling mampu mengisi konten tersebut.
Penggunaan media sosial untuk kampanye politik tidak bisa dihindarkan. Tidak ada pula yang salah terkait itu. Para politisi tentu juga sudah sadar bahwa media sosial sudah menjadi arus utama informasi generasi milenial. Karena itu, mendekati milenial melalui media sosial juga harus dengan cara-cara yang bijak. Bukan dengan menjejali mereka dengan informasi yang tak bermutu hanya untuk meraup suara mereka semata.
Politisi punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi politik, atau konten yang positif kepada generasi milenial melalui media sosial sehingga kesadaran politik yang terbangun adalah kesadaran politik yang positif. Catatan lain yang juga penting, politisi atau utamanya elite politik tak boleh mendekatkan diri kepada milenial semata untuk mendapatkan suara ketika kampanye saja.
Kesadaran politik milenial harus dibarengi dengan memberikan mereka panggung di politik Indonesia. Sudah waktunya elite politik memberikan generasi milenial tempat di panggung politik Indonesia. Jangan sampai apa yang dikatakan Daniel Wittenberg pada 2013 lalu menjadi kenyataan di Indonesia. Milenial mulai suka dengan isu politik, tapi mereka tersingkirkan karena tidak diberi tempat.
Tsamara Amany Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
