Rubrik Wawancara Khusus – Koran Solidaritas Edisi VI, Desember 2015
Raja Juli Antoni, kegelisahannya melihat dunia politik tanah air yang didominasi oleh para politisi sepuh, partai politik yang merusak kebajikan politik dan enggan memberikan kesempatan regenerasi politik, mengilhaminya bersama Grace Natalie mendirikan ruang politk baru bagi generasi muda, yaitu Partai Solidaritas Indonesia.
Setelah meraih gelar Ph.D dari di School of Political Science and International Studies, the University of Queensland, Australia, politik menjadi fokus pemikiran dan kegiatannya. Sekretaris Jendral PSI ini bertekad menjadikan PSI menjadi partai politik yang menyerap aspirasi rakyat, mengagregasikan, dan partai yang memihak kepentingan orang banyak, terutama generasi muda dan perempuan.
Bagi Raja Juli Antoni, negeri ini perlu moral politik baru yang melahirkan kepemimpinan politik yang kukuh dan teguh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah lama menderita. Termasuk dalam persoalan pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak 9 Desember ini.
Berikut petikan perbincangan Redaksi Koran Solidaritas dengan Sekjen PSI ini disela kesibukannya memperkuat struktur kepartaian PSI di seluruh Indonesia.
Bro Sekjen, bagaimana kondisi kepemimpinan politik Indonesia di tengah proses demokratisasi seperti ini?
Indonesia pernah dipimpin oleh anak-anak muda yang penuh dedikasi dan mencintai Indonesia dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Tanpa para pemuda tersebut, hampir mustahil rasanya Indonesia merdeka. Artinya, perlunya adanya pembeliaan kepemimpinan politik bangsa ini, pembeliaan itu mesti dimaknai sebagai rekonstruksi moral politik baru.
Karena itu kita perlu kepo terhadap calon-calon pemimpin nasional dan pemimpin di daerah. Kita mesti kepo secara cerdas, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat agar pilkada serentak berjalan lancar, minim konflik, dan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas, berkualitas, dan mengemban misi mulia politik untuk menebarkan kebajikan dan merawat keragaman. Nah dalam rangka itu kami menginisiasi gerakan #KepoinPilkada.
Seperti apa persisnya gerakan #KepoinPilkada itu?
Gerakan ini mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengawal pilkada agar bersih dan berkualitas. Kami berperan sebagai fasilitator atau endorser bagi semua gerakan yang memiliki misi sama bersama puluhan influencer, termasuk berkoordinasi dengan dalah gerakan Kawal Pilkada, Change.Org dan Public Virtue Institute.
Semua influencer yang tergabung dalam #KepoinPilkada akan melakukan kampanye di media sosial secara serempak untuk mendukung gerakan yang sudah dijalankan oleh Kawal Pilkada, Change.Org dan PVI. Tidak kurang 80 tokoh yang berkomitmen untuk mendukung gerakan #KepoinPilkada , antara lain mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, akademisi Hamdi Muluk, CEO dan Co-Founder NET TV Wishnutama, Ketua PUKAT UGM Zainal Arifin Mukhtar, aktivis Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, sastrawan Goenawan Mohammad, aktor Christian Sugiono, penyiar radio dan entertainer Ronald Surapradja, aktivis lingkungan Riyanni Djangkaru, novelis Ayu Utami dan masih banyak lagi.
Kalau begitu termasuk politik uang dalam Pilkada juga harus dikepoin? Bagaimana caranya?
Sebelum menentukan pilihan, masyarakat pemilih harus meihat rekam jejak pasangan calon. Dari situ mereka bisa membacanya. Karena itu jangan pilih calon pemimpin korup. Kita juga harus kepo mengawasi terjadinya transaksi uang dalam Pilkada serentak ini. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan lewat kawalpilkada.id.
Kita tahu para kandidat kepala daerah yang mengikuti Pilkada biasanya akan menempuh berbagai cara untuk memenangkan pemilihan, termasuk money politic. Namun, biasanya karma politik berlaku bagi calon pemimpin yang bermain kumuh dan memakan uang rakyat. Kita lihat sekarang, dari laporan KPK dalam kurun 2004-2015 telah memenjarakan 15 gubernur, 49 bupati/wali kota. Selain itu, penyelenggara negara dan penyelenggara pilkada agar menjaga netralitas sekaligus menjamin pilkada menghasilkan kepala daerah berkualitas serta kepala daerah yang dihasilkan bebas dari praktik korupsi.
Bagaimana sikap PSI dalam membasmi korupsi?
Kepoin kinerja lembaga-lembaga pemerintah, kinerja pejabat publik, dan lembaga publik lainnya. Pengawasan itu akan membuat mereka lebih hati-hati dan berpikir panjang untuk berbuat korup. Persoalan korupsi juga terkait dengan kurangnya pengawasan kita terhadap para pejabat publik. Selain itu kita harus membangun identitas bersama sebagai korban korupsi untuk membangun solidaritas dan soliditas sesama korban korupsi. Proses demokrasi yang korup akan membuat negeri ini oleng.
Nah, secara prosedural Indonesia disebut sebagai negara demokratis. Tapi, dilihat dari soal intoleransi kita tampak belum menjadi negara yang demokratis secara benar. Masih banyak catatan buruk terkait dengan isu intoleransi di negeri ini, bagaimana pandangan tentang hal itu?
Pada era demokrasi ini proses toleransi itu harus diarahkan kepada hal-hal yang mengarah kepada toleransi yang positif. Kita harus mengelola perbedaan itu agar tidak menimbulkan konflik. Pilkada serenta ini kesempatan baik untuk berpartisipasi menentukan pemimpin daerah yang baik demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Mari kita jaga suasana kondusif bangsa ini, jangan terprovokasi oleh suara-suara yang berpotensi memperkeruh suasana di daerah kita.
Mari selalu kita menebar kebajikan dan merawat keragaman. Tanah air ini adalah rumah bersama, rumah kebangsaaan. Tak hanya bagi kelompok mayoritas, tetapi juga kelompok minoritas. Karena itu Negara perlu memberikan jaminan bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Negara harus memastikan tidak ada aturan hukum yang bersifat karet hingga bebas diinterpretasikan oleh siapa saja sesuai kepentingannya, terlebih lagi jika diinterpretasikan dengan pemahaman yang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
