KPK menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini. Soal pendanaan hingga kaderisasi partai poltik (parpol) dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu.
Pertemuan itu dihadiri politikus muda Tsamara Asmany, sekjen PSI Raja Juli Antoni, Plh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, Koordinator Unit Politik Pencegahan, KPK Alfi Rachman Waluyo.
“Ada 4 isu sentral yang pasti tentang pendanaan parpol, kode etik, kaderisasi,” ujar Giri di kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Senin (18/9/2017).
Soal pendanaan parpol, Giri mengatakan, KPK sudah merekomendasikan ke pemerintah untuk menaikkan harga per suara, setidaknya Rp 10.706. KPK juga menyinggung soal etik politisi, sebab ada politisi yang telah menjadi terdakwa kasus korupsi tetap mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
“Yang kedua adalah kode etik mengatur area abu-abu. Banyak sekali etik justru dilanggar, Secara etik karena bangsa ini sejak krisis etika dan moral. Contohnya apabila tersangka atau terpidana korupsi mencalonkan lagi jadi kepala daerah secara hukum boleh tapi secara moral bisa saja salah,” kata Giri.
Ia mengapresiasi upaya kaderisasi yang dilakukan PSI agar mendapat calon yang bersih. Sebab untuk perekrutan ini, PSI meminta pendapat para ahli seperti mantan pimpinan KPK hingga Mahfud MD untuk menjaring kader.
“Dari segi kaderisasi kita coba membantu agar kaderisasi itu benar-benar secara ideal dari orang-orang yang jelas. PSI bilang bagaimana melibatkan ahli-ahli,” ujarnya.
Sementara itu, Tsamara menyebut kedatangan KPK bukan lah sebagai safari politik di tengah pansus angket, tetapi memberikan pembekalan ke partainya.
“Justru kita diajarkan oleh KPK bagaimana mengelola partai politik yang sehat, ini membantah semacam tuduhan bahwa KPK ini hanya bisa menindak tapi tidak pernah melakukan pencegahan, dengan datangnya KPK ke sini mengajarkan politik yang sehat,” kata Tsamara.
Ia menyambut baik diskusi dan arahan yang disampaikan KPK terkait kode etik politisi. Sebab hal itu merupakan upaya pencegahan yang dilakukan KPK terhadap calon politisi.
“Mengajarkan mengelola keuangan yang sehat, kode etik yang baik, itu membuktikan bahwa KPK ini melakukan pencegahan secara aktif,” ucap Tsamara.
Selain itu, PSI juga menyambut baik pesan KPK tentang mekanisme yang jelas dan keuangan yang sehat di dalam parpol. Bahkan, untuk mendanai partai, PSI telah memiliki toko online.
“Maka itu sebenarnya sudah sering diceritakan bahwa kita sudah membangun toko online untuk membiayai kita berpolitik namanya toko solidaritas, sebentar lagi bakal meluncurkan membership berbayar agar orang bisa kemudian mendonasikan uangnya kepada PSI,” ucapnya. (yld/idh)
