Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Papua Barat, Purwanto, dengan tegas mendesak perlunya mengatasi permasalahan korupsi dalam pembangunan Tower BTS dengan mengambil langkah tegas untuk memiskinkan para koruptor yang terlibat. Seharusnya sudah ada sekitar 4.200 BTS yang dibangun di seluruh Indonesia.
“Korupsi Tower BTS telah menghambat pembangunan sebanyak 471 BTS di Papua Barat, yang berdampak pada kualitas komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat di wilayah ini,” ujar Purwanto dengan tegas.
Dalam pernyataannya, Purwanto mengungkapkan keprihatinan atas minimnya kemajuan dalam jumlah BTS yang seharusnya telah berdiri di Indonesia. Terkhusus di Papua Barat, dampak buruk dari tindakan korupsi ini terlihat jelas, di mana hingga kini, 471 pembangunan BTS mengalami kendala yang berimbas pada kualitas komunikasi dan akses informasi masyarakat di wilayah tersebut. Situasi ini menandakan adanya masalah serius yang perlu dihadapi dengan tegas.
Purwanto menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus segera mengambil tindakan tegas dan transparan untuk memberantas korupsi dalam sektor infrastruktur telekomunikasi. Dalih-dalih untuk menghindari tanggung jawab tidak dapat diterima, dan tindakan korupsi harus dijadikan bukti nyata bahwa para pejabat harus lebih serius dalam memajukan negara ini. Pembangunan BTS yang tertunda bukan alasan untuk terus mengekang perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun negeri.
Para pelaku korupsi tidak boleh lepas dari jerat hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa tindakan korupsi akan diberi hukuman setimpal sebagai upaya memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap pemerintahan,” ujar Purwanto.
Terkait para aktor utama dari kasus korupsi Tower BTS yang masih bebas berkeliaran, Purwanto menekankan perlunya penerapan hukuman yang tegas dan adil sebagai bentuk penegakan hukum yang kuat. Ketidakadilan tidak boleh dibiarkan menghambat perkembangan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus menjadi prioritas untuk menjaga integritas dan moralitas negara.
Dalam penutup pernyataannya, Purwanto mengajak seluruh masyarakat Papua Barat dan para pemangku kepentingan untuk bersatu dan mengambil peran aktif dalam memerangi korupsi yang menghalangi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang essensial bagi kemajuan wilayah Papua Barat. Dengan menghadapi masalah ini bersama-sama, diharapkan pembangunan BTS dan infrastruktur telekomunikasi lainnya dapat berjalan lancar, membawa manfaat bagi masyarakat, serta mendorong perkembangan yang berkelanjutan bagi Papua Barat.
