Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Tanti Herawati menilai, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 merupakan pesta demokrasi generasi millenial.
“Saya katakan Pemilu 2019 sebagai demokrasi millenial karena data dan hasil survei yang saya peroleh 50 persen lebih pengguna hak pilih pada Pemilu 2019 adalah orang-orang kelahiran 1980 sampai 2000-an,” kata Hera, selaku pembicara ‘Ngomongin Politik (Ngompol) Sambil Santai’ di Hotel Santika (Giant Mega Bekasi), Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Minggu (29/10/2017).
Menurut Hera, generasi millenial harus merebut pesta demokrasi Pemilu 2019 baik sebagai pemilih maupun dipilih.
“Selama ini generasi millenial mengasumsikan politik itu sebagai hal kotor yang harus mereka hindari, kini Partai Solidaritas Indonesia sebagai wadah dan gerbong anak-anak muda memberikan kesempatan untuk generasi Millenial terjun langsung berpolitik mengubah paradigma tersebut,” ujar Hera disamput tepuk tangan ratusan audien yang hadir.
Berbicara demokrasi, kata Hera, jika partai lain untuk menjadi caleg itu sangat sulit. Hera justru memberikan peluang kepada pengurus, kader dan simpatisan untuk calon legislatif (caleg) PSI.
“Terjun ke politik dan sebagai Ketua DPD PSI Kota Bekasi, saya sama sekali tidak berambisi untuk menjadi caleg. Saya lebih mengutamakan pengurus-pengurus saya, kader atau simpatisan untuk maju sebagai caleg PSI. Untuk audien yang hadir di sini, ayolah kalian generasi Millenial berani jadi caleg PSI. Ayo kita buktikan dan rebut Pemilu 2019 sebagai demokrasi generasi Millenial,” ajak Hera.
Sementara itu, pembicara lainnya, Guntur Romli mengatakan, korupsi bukan persoalan usia. Saat ini, kata Guntur, baik yang muda dan yang tua sudah terlibat korupsi.
“Korupsi itu bukan soal usia, bukan soal muda atau tua karena saat ini, baik yang muda maupun yang tua sudah terlibat jaringan korupsi. Makanya Partai Solidaritas Indonesia dilahirkan untuk menjaring caleg-caleg yang benar-benar melawan korupsi dan melawan intoleransi,” kata Guntur, yang juga bakal caleg PSI.
Menurut Guntur, PSI sejak verifikasi Kemenkumham sudah membuktikan tidak melakukan yang namanya korupsi karena saat verifikasi tersebut PSI satu-satunya partai yang benar-benar menjalankan/diverifikasi faktual Kemenkumham.
“Bukti nyata PSI tidak mau melakukan korupsi pada waktu verifikasi Kemenkumham. PSI satu-satunya partai politik yang benar-benar diverifikasi faktual Kemenkumham dan dinyatakan partai satu-satunya yang lolos verifikasi oleh Menteri Hukum dan Ham,” kata Guntur.
Untuk itu, Guntur mengajak generasi Millenial untuk berani maju dan membuktikan diri mereka untuk terlibat langsung ke partai politik.
“Generasi Millenial tidak boleh lagi berkeluh kesah di media sosial, generasi Millenial harus terlibat langsung dalam mementukan kebijakan anggaran yang ada di DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota,” kata tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu.
Pembicara lainnya, Peneliti Puskapkum/Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, R. Ferdian Andi R memuji sikap Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang tidak berambisi untuk maju caleg.
“Demokrasi yang luar biasa diperlihatkan Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Sis Hera yang memilih justru tidak memaksakan dirinya untuk maju jadi caleg. Dia (Hera) malah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk maju jadi caleg, karena yang saya tau di partai lainnya mati-matian untuk jadi caleg. Sikap yang patut kita apresiasi,” kata Ferdian.
Meski demikian, Ferdian memberikan saran kepada Bro Guntur dan Sis Hera agar kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) di partai politik juga harus dibatasi maksimal dua periode.
“Saran saya kepada PSI, Bro Guntur dan Sis Hera agar partai politik itu juga diatur masa kepemimpinan Ketua Umumnya maksimal dua periode seperti jabatan Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jangan seperti partai lainnya yang bisa dikatakan Ketumnya itu-itu saja, seperti seumur hidup menjabat Ketum,” ujar Ferdian disambut tawa pembicara dan audiens.@sofie
