Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semestinya malu ketika Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalanan rusak di Lampung yang tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. Presiden akhirnya mengambil alih perbaikan jalan tersebut dan mengucurkan 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan.
“Benar bahwa Gubernur dan Bupati bertanggung jawab atas tidak diperbaikinya jalan-jalan tersebut. Namun sebagai wakil rakyat, DPR dan DPRD semestinya malu karena tidak menyoal masalah ini,” demikian Juru Bicara PSI, Ariyo Bimmo menyampaikan pada wartawan Sabtu 6 Mei 2023.
PSI melihat peristiwa ini sebagai tersumbatnya saluran demokrasi. Para wakil rakyat diberikan fasilitas untuk turun ke masyarakat, menyerap aspirasi dan melihat secara langsung kebutuhan rakyat lewat kunjungan kerja.
“DPR itu punya dana aspirasi sekitar 450 juta x 5, ada dana kunjungan 140 juta x 8. Masak gak ada yang berkunjung ke daerah yang jalannya rusak itu?” tanya Bimmo gusar.
Pasalnya, jalan-jalan yang dilalui Presiden adalah akses masyarakat kepada kegiatan-kegiatan perekonomian seperti pasar, kebun dan pabrik. Belum lagi akses untuk anak-anak sekolah.
“Mestinya kan ini jadi perhatian, bahkan prioritas. Bila perlu para wakil rakyat di Senayan memanggil gubernur. Seperti yang dilakukan ketika terjadi banjir Jabodetabek,” tukas Ketua DPP PSI ini.
PSI menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang tidak memiliki perhatian terhadap masalah akses dan infrastruktur. Namun setidaknya, wakil rakyat yang ada di DPR maupun DPRD harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan dan penganggaran semestinya digunakan.
“Ditagih produktivitas undang-undang, bilangnya sibuk karena punya fungsi pengawasan. Giliran yang seperti ini (jalan rusak), pengawasannya nyangkut entah dimana. Keterlaluan,” tutup Bimmo.
