Menghadapi persiapan verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Desember nanti, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumsel mengelar kopi darat (kopdar) ke-V.
Kegiatan yang digelar di Auditorium Honda Maju Motor, Jalan Soekarno-Hatta Palembang dihadiri seluruh ketua DPD PSI se-Sumsel, Sabtu (10/12/2017).
“Kopi darat kita gelar pada hari ini bersama 17 DPD PSI se-Sumsel, tidak lain untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi verifikasi faktual oleh KPU,” ungkap Ketua DPW PSI Sumsel Alvin Kenedi.
Dikatakan Alvin Kennedy, PSI secara administrasi sudah lolos. Saat ini kita mengalami sedikit kesulitan dalam penyebaran KTA secara lengkap.
“Optimislah PSI akan lulus, meski ada sedikit kendala dalam pendistribusian KTA,” terangnya.
Selain persiapan verifikasi faktual, sambung pengusaha muda ini, kopdar kali ini DPW PSI mengelar seminar bagi bacaleg baik dari kalangan internal maupun eksternal.
“Kita datangkan pemateri dari konsultan politik SMRC Prof Sirajudin Abas untuk menghadapi pemilihan calon legislatif pada 2019 mendatang,” ujarnya.
Untuk bakal calon legislatif yang telah terdaftar di DPW sebanyak 150 orang, yang baru mengikuti proses seleksi sebanyak 45 orang.
“Kita melakukan seleksi bacaleg memang secara ketat, seperti melihat visi misi mereka yang memiliki komitmen dalam memberantas korupsi dan anti intoleransi,” sebutnya.
Disinggung apakah PSI sendiri dalam proses pilkada 2018 mendatang dari calon gubernur sampai bupati/walikota adakah yang meminta dukungan, Alvin menyebutkan, hingga kini baru balon Walikota Lubuklingau Prana Putra Sohe.
“Baru Lubuklingau yang telah resmi, untuk Sumsel baru Pak Ishak menjalin komunikasi,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juliantoni mengatakan, secara administrasi Sumsel sudah siap meski masih ada sedikit masalah dalam penyebaran kartu tanda anggota.
Menurut dia, PSI adalah partai yang dimiliki anak muda, yang memang masih kurang dalam pengalaman politik.
“Jadi seleksi ketat yang kami terapkan dalam seleksi bakal calon legislatif sangat diperlukan, karena nanti mereka mengemban amanat besar dalam mengawal aspirasi masyarakat, yang mana aspirasi masyarakat yang belum terealisaai dan anggaran mana yang dipotong,” ujarnya. (yud/rel)
