Menjadi kaya dan sejahtera dari bertani bukan hal mustahil. Tapi untuk mencapainya, mesti dimulai dari fondasi yang kuat. Demikian disampaikan pendiri komunitas Petani Harus Kaya (PHK) Bali, I Made Gunada, dalam diskusi online “Petani Harus Kaya!” yang digelar DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Bertani itu kan pilihan, mau jadi petani hobi, bertani hanya untuk makan, atau petani bisnis? Yang mungkin kita pikirkan ke depan, untuk menjadi petani bisnis yang kaya itu, kita mulai dari fondasi,” kata dia, Jumat 29 Oktober 2021 malam.
I Made Gunada kemudian mengatakan, sama seperti profesi lain, menjadi petani pun kudu disertai keyakinan untuk menjalaninya.
“Harus ada fondasi untuk menjadi kaya dari bertani. Satu, kita harus kaya secara spiritual dulu, karena spiritual itu mengajarkan kita untuk yakin. Termasuk pekerjaan jadi petani, kalau kita gak yakin ya bagaimana, hasilnya bakal setengah-setengah. Makanya saya ajarkan menjadi petani itu harus yakin dulu,” tambah dia.
Selain modal keyakinan, lanjut I Made Gunada, untuk menjadi kaya dan sukses, petani harus terus belajar dan memahami komoditas pertanian. Modal lain yang tak kalah penting, menurutnya, adalah kejujuran. Tanpa kejujuran, apa pun jenis pekerjaan tidak akan membawa kesejahteraan bagi pelakunya.
“Ketiga, kaya kejujuran. Kejujuran ini adalah fondasi fundamental dari sebuah komitmen. Kalau kita gak belajar jujur dan gak punya komitmen, kerja setengah-setengah, kita gak akan sampai pada ujung,” ujar pria yang sudah 30 tahun menggeluti dunia pertanian ini.
Jika ketiga syarat itu terpenuhi, mereka yang bertani bisa kaya secara materiil.
“Nah, sehingga dari modal keyakinan, intelektual yang bagus dan kejujuran, kita akan kaya sahabat, kaya saudara, kaya peluang, kaya link (jejaring), maka kaya secara materiil akan mengikuti,” imbuhnya.
Keinginan untuk memberdayakan para petani agar kaya dan sejahtera itu pula yang mendorong I Made Gunada menginisiasi komunitas petani PHK. Terlebih pada situasi pandemi ini.
Dia menyebut banyak masyarakat Bali yang sebelumnya bekerja di industri pariwisata dan terkena dampak pandemi, lantas beralih ke sektor pertanian untuk bertahan hidup.
Dalam waktu relatif singkat, komunitas PHK didirikan 12 Februari 2021, kini sudah mengelola tak kurang dari 50 hektare lahan pertanian. Itu menandakan bahwa tren dan animo masyarakat untuk kembali ke pertanian menguat akibat pandemi.
Komunitas PHK, lanjut I Made Gunada, juga memastikan hasil panen anggotanya terjual. Berbeda dengan kebanyakan petani konvensional yang menjual komoditas mentah, PHK justru menjual hasil panen dengan cara inovatif sehingga mampu memberi nilai tambah ekonomi kepada petani.
“Di PHK ini kita buatkan central kitchen, hasil tanam petani PHK kita proses, kalau kita jual mentahan ke pasar, kita akan bersaing dengan petani-petani konvensional. Nah, apa pun yang kita tanam, masuk ke sentral kitchen saya kasih sentuhan. Dari kubis, sawi, sayur hijau lain-lain kita olah dengan standar internasional, mulai dari sanitasi, safety product, kita kasih bumbu, sehingga lahirlah simple cooking PHK yang dimasak hanya dalam 5 menit,” kata dia.
Sementara itu, Listiarini Dewajanti yang turut hadir menjadi pembicara menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi petani di kemudian hari, terutama perubahan iklim yang sangat mungkin kian menyulitkan ekonomi petani.
Karena itu, Listiarini mengatakan, kebijakan pemerintah yang mendukung pengendalian perubahan iklim, dan di sisi lain tetap memihak dan melindungi petani mutlak dibutuhkan.
“Memang harus ada kebijakan dari regulator atau pemerintah untuk berpihak kepada penanganan perubahan iklim, misalnya, subsidi yang terkait dengan praktik-praktik ESG (Environmental Social Governance) atau penyediaan KUR khusus yang kalau petaninya memakai energi terbarukan, itu akan dapat kemudahan, misalnya,” papar Expert Strategic Futures Indonesia itu.
Terkait dengan nasib petani, Listiarini juga menyerukan gagasan merevitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Menurutnya, konsep BUMDes secara konseptual sangat bagus, namun dalam praktiknya tidak bertaji dalam melindungi kesejahteraan petani.
“Sebenarnya sudah ada konsep BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tapi kayaknya konsepnya bagus tapi eksekusi yang belum bagus. Prinsip BUMDes itu kan korporatisasi pertanian, seperti di Jepang. Jepang itu kan kecil-kecil petaninya cuma dia bisa gabung jadi satu sehingga memproduksi massal,” ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya itu.
Lebih jauh, dalam diskusi yang dimoderatori Koordinator Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro itu, Listiarini menyebut sebetulnya banyak komoditas unggulan pertanian Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Tapi masalahnya, menurut Listiarini, strategi pemasaran di luar negeri pun masih lemah, yang berdampak pada kesejahteraan petani dalam negeri.
Jika ingin mengangkat derajat ekonomi petani, kata Listiarini, rantai pasokan dari BUMDes, informasi produk, sampai strategi pemasaran mesti dibenahi secara serius.
“Indonesia ini kaya banget, semua komoditas eksotis yang dicari itu ada di Indonesia, seperti lada, vanila, kakao, kopi, dan lain lain, tapi ketika dijual di luar negeri, saya lihat kok brand (Indonesia) gak ada,” imbuh dia.
“Pengalaman saya membawa partner UMKM kita untuk go global lewat Amazon.com, bisa jualan di Amazon.com lewat diaspora Indonesia yang di sana. Nah, itu tugas perwakilan kita itu menghubungkan potensi itu dengan produsen di sini, produsen di sini di-BUMDes-kan itu tadi, dikorporatisasikan, jadi gak insidentil penjualannya,” tandas dia.
