Tokoh muda dari Jawa Timur H Mohamad Guntur Romli menghadiri proses seleksi bakal caleg legislatif DPR-RI di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia Jakarta.
Guntur Romli yang akrab disapa Gun Romli ini berhadapan dengan tiga dewan juri independen yang disiapkan PSI untuk menyeleksi para calegnya. Mereka adalah Saparinah Sadli, tokoh penggerak perempuan yang adalah ketua pertama pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1998-2004).
Selain Saparinah ada Henny Supolo, tokoh pendidikan yang adalah pendiri sekolah Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dua tokoh perempuan ini didampingi seorang pengurus PSI, Sumardy.
Gun Romli mengatakan harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. “Yang menguji saya itu adalah level-level tinggi di Indonesia,” katanya sebelum mengikuti seleksi interview dengan tiga dewan juri itu, Minggu (19/11/2017).
Selanjutnya, selama hampir satu jam dimulai pukul 09.00 WIB, Gun Romli yang anak ideologis Gus Dur ini memaparkan program sebagai caleg yang sudah dipersiapkannya.
Pemuda yang berbasis pendidikan di pesantren Jawa Timur ini memaparkan pentingnya kartu santri untuk seluruh santri yang ada di Indonesia. “Dengan kartu santri itu, nantinya para santri cukup memperlihatkan kartu itu saja untuk mendapatkan bea siswa,” katanya.
Guntur Romli memperjuangkan kartu santri ini agar para santri tak merasa diperlakukan tak adil.
“Ini mirip seperti kartu Indonesia pintar di sekolah umum. Nah mereka yang di pesantren tentu jangan ada diskriminatif, mereka juga perlu memiliki kartu santri,” katanya.
Selain itu, Guntur Romli juga mengusung ide pengembangan ekonomi yang berbasis pesantren.
Tujuannya adalah mengembangkan ekonomi di kalangan pesantren. “Contohnya seperti yang dilakukan Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Pesantren ini mengembangun ekonomi yang baik. Misalnya membangun Basmallah Mart di Sidogiri,” katanya.
Selain itu, Guntur Romli mendorong agar pemerintah mengafirmasi kelompok-kelompok Islam moderat yang toleran dan yang sudah terbukti setia dan berkontribusi terhadap perjalanan negara ini.
Ia menyebutkan kelompok Islam Moderat itu adalah yang lahir pra-Kemerdekaan yang ikut melahirkan dan membangun Negara ini dan setia (tidak pernah tercatat memberontak) pada Konsensus Nasional.
“Kelompok Islam yang menjadi identitas bangsa ini yang sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat dunia, sebagai Islam yang khas Indonesia, yang damai, toleran, terbuka dan modern,” katanya.
Program Guntur Romli tentu saja mendapat pertanyaan dari dewan juri. Henny misalnya. Ia bertanya tentang tantangan pada program ini. Guntur Romli menjawab, tantangannya berasal dari kelompok-kelompok radikal.
“Sebab saya minta Negara ini mengafirmasi ormas yang lahir sebelum republik dan ormas ini yang ikut mendirikan republik seperti NU dan Muhammadiyah.”katanya.
Namun, Guntur Romli menyebutkan kelompok radikal itu bukanlah mayoritas di negeri ini, jadi bisa dihadapi bersama-sama.
Selanjutnya, Saparinah bertanya mau masuk komisi berapa dan bagaimana media sosial dalam mengembangkan pemikiran yang moderat?
Guntur Romli mengatakan ingin berada di Komisi VIII DPR-RI. “Negara perlu hadir dan menyiapkan infrastruktur untuk menyebarkan pemikiran yang moderat di media sosial itu,” katanya.
“Itulah sebabnya, kita perlu memperkuat negara dan mencerdaskan bangsa melalui kebijakan afirmatif terhadap aspirasi kelompok moderat.”tegasnya
Apresiasi Dewan Juri
Para dewan juri mengapresiasi program Guntur Romli. Mereka berharap program itu bisa diwujudkan.
Secara umum, para dewan juri juga memuji program penjaringan caleg yang dilakukan PSI.
Saparinah menyatakan baru kali ini ia terlibat dalam proses penjaringan bakal calon legislatif. “Saya mendukung program PSI. Ini adalah terobosan baru,” katanya.
Ia berharap program penjaringan caleg yang dilakukan PSI ini tetap dipertahankan. “Agar tidak ada lagi anggota dewan yang justru melecehkan negaranya sendiri seperti yang kita lihat sekarang ini,” katanya.
Dewan juru lainnya, Ade Armando (dosen di Universitas Indonesia) sepakat dengan pernyataan Saparinah. Ia mendukung program yang dilaksanakan oleh PSI ini.
Pendapat yang sama juga disampaikan Henny Supolo. “Apa yang dilakukan oleh PSI memperlihatkan adanya solusi. Ini suatu terobosan untuk mencari solusi terhadap kebuntuan yang ada. Kita mencari calon-calon terbaik,” katanya.
Sedangkan mantan Ketua KPK Bibit Samad Rianto memberi saran, agar caleg yang ikut seleksi di PSI untuk membaca Undag-undang Antikorupsi. “Sebab PSI ini adalah partai antikorupsi dan anti intoleransi. Jadi dua hal itu perlu dipahami benar-benar,” katanya.
Selain itu, menurut Bibit, para caleg perlu juga memahami tigal, yaitu kompetensi, integirtas, dan konsisten.
Adapun Zainal Arifin Mochtar, dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan PSI sedang melakukan upaya perbaikan dalam proses rekrutmen para caleg.
“Di sini penting untuk melihat integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas seseorang. Ini semacam ijtihad PSI,” kata penggiat antikorupsi lewat lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM ini.
Jika proses penjaringan caleg PSI ini terjaga dengan baik dan terus disempurnakan, maka kata mantan hakim Asep Iwan Iriawan, tak kan ada pejabat di dewan yang tertabrak tiang listrik.
“Itu adalah pelajaran. Saya bangga pada anak-anak muda yang maju sebagai caleg PSI. Semoga tetap tegar seperti tiang listrik yang tak goyah ditabrak,” ujar pengamat hukum ini.[ted]
