Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar workshop bagi calon anggota legislatif terpilih PSI. Acara digelar pada 26-28 Juni 2019 di Jakarta.
Pada Pemilu 2019 lalu, PSI berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD Kabupaten/Kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.
Dalam acara pembukaan, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengingatkan kembali alasan PSI lahir. Menurutnya, PSI didirikan sebagai bentuk kritik atas kinerja partai politik dan anggota dewan yang ada selama ini.
Atas dasar itu, Toni menyebut, pelatihan ini bagian dari upaya membangun kapasitas anggota legislatif PSI dan diharapkan bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain.
“PSI lahir sebagai bentuk kritik atas realitas politik Tanah Air; politik egois, elitis, berbohong, mengingkari janji, politik yang dipenuhi inkonsistensi antara kata dan perbuatan. Saya berharap anggota-anggota legislatif PSI terpilih hari ini bisa menjadi pembeda dari politisi-politisi lain,” ujar Toni, Rabu (26/6/2019).
Toni melanjutkan, pelatihan bersama ICW ini merupakan langkah nyata PSI melahirkan anggota-anggota legislatif yang mumpuni dan bersih dari praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan tiap anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih dari PSI bisa memahami fungsi, tugas sebagai anggota dewan. Mereka juga belajar seluk-beluk kasus korupsi, dan pada gilirannya mereka bisa terbebas dari kasus korupsi,” kata dia.
Kelak setelah dilantik, Toni menegaskan bahwa setiap anggota dewan dari PSI diharuskan menggunakan Aplikasi Solidaritas. Aplikasi online yang memungkinkan anggota dewan bekerja secara transparan dan terbuka kepada publik.
Sementara itu, Penanggung jawab workshop, Surya Tjandra, menambahkan, perang melawan korupsi tak cukup hanya mengandalkan anggota legislatif. Partai politik juga memegang andil yang sangat besar. Tanpa itikad internal partai politik dan keterlibatan publik, mustahil pemberantasan korupsi berjalan maksimal.
“Politisi tidak bisa main sendiri, dibutuhkan partai yang memang karena pilihan secara teguh memilih untuk tidak korup. Panggilan fraksi “kebaikan” yang disebut tadi seharusnya menyiapkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, untuk bersama-sama mendorong tata kelola anggaran yg lebih baik. Partai politik punya dan bisa menjadi organisasi perjuangan guna mewujudkan itu,” papar aktivis perburuhan itu.
Surya Tjandra yakin, berbekal pembenahan sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah dilakukan PSI jauh-jauh hari, ditambah serangkaian proses pelatihan, dan adanya Aplikasi Solidaritas, fraksi PSI di sejumlah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu memenuhi harapan publik atas kinerja anggota legislatif yang baik.
“Partai Solidaritas Indonesia punya cita-cita itu, dan ingin mewujudkannya dalam karya nyata. Mulai sekarang juga, mulai dari proses rekrutmen, setelah lolos di DPRD, dan pembangunan sistem yang sedang dilakukan kalau masuk nanti,” tutur Juru Bicara PSI ini
Peneliti ICW, Donal Fariz, mengungkapkan PSI satu-satunya partai politik yang menerima dan menyambut baik undangan ICW untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola internal partai.
Donal menyatakan, ICW telah menyurati partai-partai politik peserta Pemilu 2019, namun hanya PSI yang bersedia.
“Workshop ini merupakan upaya kolaboratif ICW bersama PSI untuk mendorong perbaikan tata kelola partai. Sebelum kegiatan ini diselenggarakan, ICW telah menyurati 11 partai untuk memberikan penawaran kegiatan tersebut. Namun hanya PSI yang memberikan respons persetujuan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW itu.
Lebih jauh, ia menyayangkan partai-partai politik lainnya yang tidak mau melakukan pembenahan tata kelola internal. Padahal sebenarnya, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu mereformasi diri, menyesuaikan dinamika zaman.
“Sulit dibantah bahwa pembenahan partai merupakan agenda lama yang tertunda. Tidak bisa dipungkiri karena partai enggan untuk terbuka dan bekerjasama untuk melakukan perbaikan internal dan demokrasi secara luas. Padahal Pembenahan partai merupakan sebuah agenda yang menjadi tuntutan perkembangan zaman. Sekarang zamannya partai transparan dan akuntabel. Partai lama yang terus tertutup akan ditinggalkan pemilih karena terjebak pada persoalan korupsi,” terang Donal Fariz.
Lalu ia berharap partai-partai politik lain bisa mencontoh terobosan PSI, sembari kolaborasi serupa bisa tetap berlanjut di kemudian hari.
“Semoga kerja sama ini dapat dilanjutkan dalam bentuk apapun kemudian untuk merealisasikan gagasan parlemen bersih. Kita berharap, PSI menjadi role model partai bersih dan antikorupsi ke depannya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih,” pungkasnya.
Calon anggota legislatif terpilih dari PSI akan menerima materi penting seperti Aspek Tata Kelola dan Anggaran Partai Politik, Memahami Konsep dan Fungsi Praktis DPRD Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Memahami Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Konsep dan Fungsi Praktis DPRD dalam Pengawasan dan Pembentukan Perda, Konsep dan Fungsi teknis DPRD dalam Penyusunan serta Pembahasan Anggaran, hingga audiensi ke KPK.
