Seruan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi poduk hasil laut menuai respon positif. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap hal ini sebagai lompatan besar dalam penguatan ekonomi negara.
“Kita punya 3,2 juta KM laut. Potensi tangkapan ikan kita 12 juta ton pertahun. Yang ditangkap baru 546 ribu ton. Belum hasil laut lainnya. Ini kalau diseriusi akan menjadi lompatan besar pada pendapatan negara,” ujar Wasekjen PSI Nanang Priyo Utomo.
Menurut Nanang potensi laut akan memberi kontribusi maksimal pada PDB jika dilakukan hiirisasi. Nanang mencontohkan komoditas rumput laut harganya berkisar Rp. 20 ribu per kg namun jika sudah diolah menjadi carageenan harganya menjadi 150 ribu per kg.
“Kita ini salah satu eksportir terbesar rumput laut. Ekspor kita 2021 225.612 ton. Baru diekspor mentah saja pendapatan kita sudah USD 345,11 juta. Bayangkan kalau sudah jadi carageenan,” tambah Nanang.
Nanang juga menyoroti komoditas ikan. Menurut Nanang harga komoditas Ikan Cakalang beku di pasar dunia berada dikisaran USD 1.200-1400 per ton. Atau setara 20 ribuan per kg. Nilai ini akan menjadi berlipat jika sudah dilakukan diversifikasi produk.
“Ikan tuna harga 80 ribu per kg. Kalau sudah menjadi tepung ikan bisa mencapai harga 250 ribu. Anehnya kita ini importir tepung ikan padahal ikanna dari kita,” lanjut Nanang.
Nanang meminta agar pemerintah segera melakukan intervensi agar instrumen produksi produk olahan laut dapat dilengkapi. Nanang menambahkan bahwa PDB negara akan melonjak drastis jika divrsifikasi produk hasil laut dapat berjalan optimal. “Kita bisa dapatkan PDB berlipat dari hasil laut. Selama ini kita puas hanya sebagai pemasok bahan baku sehingga pendapatan tidak masimal. Harusnya kita sudah kaya dari dulu,” lanjut Nanang.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana akan melakukan hilirisasi komoditas laut. Sebab, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, hal ini sangat berpotensi besar untuk mempercepat Indonesia menjadi negara maju melalui hilirisasi. Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 Senin (6/2).
