Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mendorong DPR agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera disahkan. Dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak agar hukum ditegakkan sekuat-kuatnya dan seadil-adilnya kepada para pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. “Penegakan hukum
Ada sejumlah alasan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP). Salah salah satunya terkait “living law” atau hukum adat yang hendak
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak wali kota, bupati, dan gubernur terkait, serta Presiden Joko Widodo untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan
Tim Dapur Solidaritas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan kerja bareng anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi, membagikan makanan kepada warga di Kelurahan Papanggo, Tanjung
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi DPR yang menyetujui usulan pemerintah soal perubahan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan
Sebanyak 14 perenpuan warga negara Indonesia (WNI), korban pernikahan paksa di Tiongkok, akhirnya kembali ke Tanah Air pada awal pekan ini. “Partai Solidaritas Indonesia mengucapkan
Menyikapi perkembangan situasi di Papua beberapa waktu ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan terjadinya rangkaian kekerasan yang terjadi di sana. “Kami menyerukan semua pihak untuk
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar konvensi di sejumlah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menjaring kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. “Siapa saja boleh mendaftarkan
