Seperti sebagian teman-teman barangkali sudah tahu, terhitung tanggal 25 Oktober 2019 kemarin, saya ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pilihan Presiden Joko Widodo dalam mengisi Kabinet Indonesia Maju di masa pemerintahannya yang kedua. “Ada cukup banyak tokoh dari kalangan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah untuk menetapkan keadaan gawat darurat untuk jangka panjang terkait radikalisme. Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto dan peristiwa-peristiwa lain membuktikan
Perkembangan terkini di Papua, khususnya Wamena semakin meresahkan. Konflik horisontal sudah memakan korban jiwa. Andi Saiful Haq, jubir DPP PSI memberikan catatan “Saya ingat di
1. Saya mengecam keras penangkapan Dandhy Laksono (kemarin malam dan dilepas menjelang subuh) dan Ananda Badudu. 2. Saya berharap dalam hiruk pikuk politik yang terjadi
Menanggapi kabar tewasnya seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Randi (22 tahun), dengan luka tembak di bagian dada, usai demonstrasi mahasiswa yang
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai DPR sudah gagal dalam menjalankan tugas, menyusul kepastian penundaan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). “Penundaan pengesahan RUU P-KS
Partai Solidaritas Indonesia menyoroti disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Pesantren pada Selasa 24 September 2019 oleh DPR. Semula, RUU ini bernama “RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.”
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). “Terima kasih Pak Jokowi, yang telah memerintahkan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pasal makar terhadap presiden dan wakil presiden yang hadir di rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP). Terlebih lagi dengan ancaman
