Pemerintah terus mengumandangkan makna Pancasila. Hal ini mendapat banyak dukungan, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Partai tersebut menggelar diskusi bertemakan “Apa Kata Milenial tentang Pancasila?” di Gedung DPP PSI, Jakarta. Dalam acara tersebut, PSI mengundang penulis muda Afi Nihaya Faradisa dan salah satu Paskibraka untuk upacara 17 Agustus 2016 yang sempat disorot karena dwinegaranya Gloria Natapradja Hamel.
Dalam kesempatan itu, Afi mengatakan, Pancasila sebenarnya sudah dikenal sejak duduk di sekolah dasar. Dia menyadari itu bisa digunakan dalam bermasyarakat.
“Kita pelajari sejak SD. Dan bila kita ditanya apa itu Pancasila, Pancasila itu lima dasar kita dalam melakukan apa pun, dan Pancasila adalah ruh kita dalam bergaya dan bermasyarakat,” kata Afi di Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Menurut dia, masyarakat Indonesia tidak mungkin bisa bersatu tanpa Pancasila. Sehingga hal ini penting sekali.
“Kalau kita tidak memiliki (Pancasila), kita tidak mungkin duduk bersama, di sini ada yang berbagai agama lain, dan beraliran kepercayaan lainnya. Jadi kita masih memegang teguh Pancasila di ranah hukum, namun kita harus menginternalisasi sendiri Pancasila, kalau isu SARA tidak perlu terjadi,” ujar Afi.
Sementara itu, menurut Gloria, orang yang tidak mengamalkan nilai Pancasila dan melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah persekusi, maka orang itu dinilai tak pernah mendapatkan pendidikan yang baik.
“Mungkin waktu SD-nya enggak benar. Soalnya waktu SD diajarin begitu. Sama orangtua. Kalau salah ya harus dimaafkan. Ini kurangnya cinta untuk menerima, tutur Gloria.
Sedangkan Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, langkah ini diambil lantaran banyak masyarakat yang mulai tidak mengerti tentang Pancasila.
“Temanya juga kita semua punya kegalauan yang sama, di mana ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi solidaritas. Jelas di bingkai dasar negara kita Pancasila,” ucap Grace.
Persekusi Ancaman Bernegara
Tak hanya itu, Grace juga mengungkapkan pandangannya tentang persekusi yang belakangan terjadi. Menurut dia, aksi tersebut tidak dibenarkan.
“Ada kelompok yang menetapkan siapa yang bersalah mereka jadi penegak hukum, ini kan seolah-olah negara absen. Jadi harus ditindak tegas,” ucap Grace.
Menurut dia, jika pemerintah dan penegak hukum tidak bergerak. Maka, bisa menjadi ancaman bagi bangsa.
“Karena kalau enggak, meski sekarang masih lokal dan menyasar kelompok tertentu saja, ini bisa jadi bola liar dan bisa menjadi ancaman buat kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Grace.
Menurut dia, dengan tindakan persekusi membuat teror sendiri dan kecemasan bagi masyarakat yang ingin menggunakan media sosial. Sebab penggunaan media sosial merupakan hak setiap orang.
“Berpendapat di media sosial adalah hak untuk semua orang. Kalau ada orang yang menelusuri timeline kita, mencecar dan mempermasalahkan, dan menghukum karena apa yang kita pikirkan ini, tentu sangat salah,” pungkas Grace.
