Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, berharap PSI bisa membawa paradigma baru dalam politik.
Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Solidaritas Indonesia” yang digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, Senin 24 Juli 2023.
“PSI sebagai partai politik yang sudah aktif ikut Pemilu sejak 2019, menurut saya, harus mengambil kesempatan untuk memberikan contoh menjadi partai politik yang hadir dengan paradigma baru dalam politik,” kata Saldi yang disambut tepuk tangan ratusan kader PSI.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas itu, mulanya menjelaskan peran partai politik yang kian krusial dalam proses demokrasi dan pengisian suprastruktur politik Indonesia setelah amandemen konstitusi 1999 – 2002.
“Hampir tidak ada suprastruktur politik kita yang tidak bersentuhan dengan partai politik. Misalnya, kita mau mengajukan capres dan cawapres, pasti dari partai politik. Kami sembilan hakim konstitusi, setidak-tidaknya enam hakim diisi oleh suprastruktur politik yang bersentuhan langsung dengan partai politik,” lanjutnya.
Suprastruktur politik merujuk segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara. Misalnya, Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Tapi sayangnya, satu hal yang kerap terlupakan setelah amandemen konstitusi adalah bagaimana memperbaiki tata kelola partai politik itu sendiri.
“Kita dulu berpikir bagaimana memperbaiki Mahkamah Agung, memperbaiki Kejaksaan, memperbaiki Kepolisian, itu sudah selesai, dan ternyata ada sisi lain yang sangat menentukan suprastruktur politik itu yang tidak dikelola dengan baik,” imbuh dia.
Oleh karena itu, Saldi menegaskan, partai politik punya tantangan besar, yaitu memperbaiki diri ke depan.
“Saya selalu katakan, ‘Bro Giring, kalau partai politik bisa mengelola dan membangun semangat untuk menghadirkan tata pemerintahan yang baik, maka (perbaikan) itu bisa dilakukan,’” ucap Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028 itu.
Ia mencontohkan, partai politik bisa menghapus praktik politik uang dengan tegas melarang kader-kadernya untuk tidak menggunakan politik uang, terutama menjelang Pemilu.
Saldi kembali mengatakan, “Mudah-mudahan sekali lagi, saya berharap PSI sebagai partai politik baru bisa memikirkan bagaimana mengelola partai dengan baik, dan tentu harapannya Pemilu 2024 ini lolos ke parlemen.”
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha menilai, bimtek penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ini sangat penting bagi PSI.
Sebab, potensi konflik sengketa hasil Pemilu tidak saja antar-partai, tapi juga bisa datang dari internal.
Maka, ia meminta para kader PSI untuk fokus mengikuti bimtek.
“Saya titip juga, selama beberapa hari ke depan, selama bimtek ini, tolong letakkan dulu gadget Bro dan Sis, jangan dikit-dikit cek Instagram dan YouTube, fokus dulu,” ucap Giring.
150 kader PSI yang datang dari unsur DPP, DPW, DPD dan yang membidangi hukum/advokasi, mengikuti bimtek yang berlangsung 24 – 27 Juli. Sejumlah materi teknis penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dipaparkan.
Narahubung: Danik Eka Rahmaningtiyas – 0852 3618 0265
