Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah pemberitaan yang beredar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Ruang Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Bantahan ini disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Rabu (18/1/2023).
Simpang-siur tentang penggeledahan beberapa ruang fraksi di DPRD DKI Jakarta merebak setelah Penyidik KPK mendatangi gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa malam (18/1/2023). “Saya pastikan penyidik KPK tidak masuk sama sekali ke ruang Fraksi PSI,” tegas Sigit.
Petugas KPK semalam melakukan penggeledahan di lantai 3, 4, 8, dan 10 gedung DPRD DKI. “Ruangan Fraksi PSI ada di lantai 4 gedung DPRD DKI, tapi yang digeledah ruang fraksi partai lain,” kata Sigit.
Sigit menilai disinformasi Ruang Fraksi PSI ikut digeledah sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. “Penyidik KPK datang untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Ini kasus tahun 2018, Fraksi PSI DKI baru ada setelah Pemilu 2019,” jelasnya.
Masih menurut Sigit, dia mencurigai disinformasi yang disebarkan melalui beberapa media sebagai serangan balik dari kelompok-kelompok yang biasa melakukan korupsi di DKI Jakarta. “Sejak ada Fraksi PSI di DKI Jakarta, mereka tidak lagi leluasa bermain anggaran,” ujar Sigit.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta saat ini juga tengah mengusut tuntas dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Rp 2,85 Triliun yang mengakibatkan seribu ton beras membusuk di gudang Perumda Pasar Jaya. “Saya kira ada pihak-pihak yang merasa terganggu dan memanfaatkan momen kedatangan penyidik KPK untuk menyebarkan berita bohong tentang PSI,” ujar Sigit.
Sigit memastikan, selama ini PSI selalu tegas mengawasi kader-kadernya yang duduk di legislatif dan eksekutif. “Kami sangat tegas menjaga kader-kader kami untuk tidak main-main dengan uang rakyat walaupun hanya satu rupiah,” pungkasnya.
