Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengomentari kasus dugaan penyelewangan dana donasi yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).
ACT sendiri diketahui beberapa kali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengumpulkan dan menyalurkan donasi.
Salah satunya dalam pembagian bansos selama masa pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) hingga penyaluran hewan kurban.
Menurut Idris, adanya dugaan penyelewengan dana ini seharusnya menjadi momentum bagi Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya untuk membuka data kerja sama bersama ACT tersebut.
“Jadi kan momentum untuk membuka seterang-terangnya, selama ini banyak yang bertanya bagaimana pola kolaborasi pihak ketiga dengan Pemprov DKI,” ucap Idris saat dihubungi JPNN.com, Rabu (6/7).
Idris khawatir, dengan adanya kasus ini justru merusak pola kokaborasi antar Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga.
Terlebih, ACT diketahui memotong donasi hingga 13,7 persen dari total yang dikumpulkan.
“Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar jadikan catatan. Bila perlu masukan ke dalam daftar hitam kerja sama,” kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menambahkan masyarakat mesti tahu seluruh anggaran yang terkumpul dan berbagai program yang telah berjalan bersama ACT.
“Biarkan publik menilai karena sesungguhnya dana APBD hingga dana donasi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Sebelumnya, lembaga kemanusiaan ACT mengalami gonjang-ganjing akibat adanya penyelewengan dana.
Dalam pemberitaaan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan eks pendiri ACT Ahyudin mendapat gaji Rp 250 juta per bulan.
Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa satu unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.
Adapun untuk jabatan di bawah Ahyudin mendapat gaji dan fasilitas yang tak kalah mewah.
Aliran dana oleh anak perusahaan itu pun diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
Di sisi lain, dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Di antaranya, dugaan penggelapan pada program Lumbung Ternak Wakaf di Blora, Jawa Tengah.
Lalu, ACT disebut mendapatkan dana Rp 135 miliar dari Boeing untuk membangun 91 sekolah.
Pembangunan sekolah itu bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan jatuhnya pesawat Lion Air JT-610. Namun, sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT.
Pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin pun mengundurkan diri seusai diminta oleh para pimpinan.
Ahyudin mengeklaim ada 40 orang mendatangi ruang kerjanya.
Para petinggi ACT mendulang cuan dari anak perusahaan itu. Selain itu, uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, yakni pembelian rumah hingga pembelian perabot rumah.
Ahyudin bersama istri, dan anaknya pun disebut-sebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT.
Dia mengeklaim rombongan itu memaksa menandatangani surat pengunduran diri hari itu juga.
Sumber: https://m.jpnn.com/news/act-diduga-tilap-dana-donasi-psi-desak-anies-buka-data-kerja-sama?page=4
