Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Morodemak Kecamatan Bonang kemarin dikunjungi oleh mantan pebulutangkis nasional Hariyanto Arbi yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kunjungan Hariyanto tersebut digunakan para nelayan untuk mengeluarkan persoalan yang selama ini membelitnya.
Mereka mengeluhkan hasil lelang ikan yang pembayarannya tidak secara cash atau kontan. Selain itu nelayan juga mengeluhkan hasil lelang di TPI tersebut yang sangat rendah dibanding pelelangan ikan di tempat lain.
Salah seorang nelayan Salim (47) mengungkapkan bahwa hasil lelang ikan di TPI Morodemak selama ini cenderung rendah dibanding harga pasaran. Dicontohkan, satu keranjang ikan tongkol yang biasanya laku Rp 600 ribu, saat ini hanya laku Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu.
Salah satu penyebabnya, menurut Salim adalah minimnya pembeli yang mau datang ke TPI. “Pembelinya disini sangat minim, jadi, hasil lelang ikannya ya dikuasai pedagang yang itu-itu saja,” kata Salim.
Dikatakan, pembeli dari luar daerah enggan membeli ikan ke TPI Morodemak karena seringkali dihalangi oleh oknum-oknum tengkulak lokal. Bahkan kata Salim, banyak pembeli dari daerah luar yang mendapat intimidasi agar tidak usah membeli ikan di TPI Morodemak.
“Kadang ada yang ban mobilnya digembesi. Ya akhirnya, pembeli luar enggan datang,” sesalnya. Selain persoalan harga lelang ikan, para nelayan dihadapkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi untuk melaut.
Menurut mereka, solar untuk melaut sulit didapat lantaran stok SPBN diborong oleh tengkulak. Sehingga, nelayan harus membeli dari tengkulak dengan harga lebih tinggi. Harga solar di SPBN Rp 5.150 per liter, menjadi naik ketika membeli dari tengkulak yakni Rp 5.800 sampai Rp 6.000 per liter. Untuk perahu 2-3 GT membutuhkan setidaknya 10-20 liter sekali melaut.
“Kondisi ini sudah berlangsung lama. Kalau membeli di SPBN harus antre lama hingga tiga jam, ya terpaksa membeli pada tengkulak,” kata Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Karman Sastro yang ikut mendampingi Hariyanto Arbi.
Selain itu, nelayan juga mengeluhkan belum segera didistribusikannya kartu nelayan oleh pemerintah daerah setempat. Padahal kartu tersebut sangat dibutuhkan untuk mengakses pembelian BBM bersubsidi, gas elpiji 3 kg hingga jaminan asuransi nelayann.
Sementara, Hariyanto Arbi mengaku menerima banyak sekali masukan atas persoalan yang dihadapi para nelayan tersebut. Terkait kompleksnya persoalan yang ada, Hariyanto menganggap pemerintah pusat harus segera turun untuk menyelesaikannya.
“Tentu kalau persoalan ini, Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti, red) harus tahu ini,” ujarnya. (adi/biz/muz)
