DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Papua menggelar kopi darat wilayah (kopdarwil) dengan menghadirkan Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna di Kampung Yoka, Kota Jayapura, Selasa.
Ketua DPW PSI Papua Karmin Lasuliha didampingi Sekretarisnya Merian Toding mengatakan kegiatan itu merupakan agenda dari pengurus pusat yang juga dilaksanakan di tingkat wilayah atau provinsi pascalolosnya dan pencabutan nomor urut sebagai peserta pemilu 2019.
“Sebenarnya ini agenda pascakelolosan PSI dan pencabutan nomor urut 11. Ini agenda DPP yang juga dilaksanakan DPW tingkat provinsi. Pengurus DPP menyebar ke seluruh Indonesia dan kebetulan Ketua DPP Grace Natalie itu datang ke Papua,” katanya.
Menurut dia, agenda kopdarwil tersebut untuk memperkenalkan laporan konsolidasi internal di tiap daerah dan juga memperkenalkan para simpatisan untuk bagaimana bersama-sama melihat dan menilai partai ini kedepannya.
“Dan juga Ibu Ketua Grace Natalie dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna datang kesini untuk menjelaskan secara detail program-program DPP, salah satunya program kartu sakti,” katanya.
Kartu sakti berupa kartu elektronik berbentuk ATM yang dibuat oleh PSI untuk bersama-sama masyarakat saling berbagi dan membantu partai dalam memberikan saran atau ide serta gagasan kepada legislator, juga dalam bentuk materi.
“Kartu sakti ini bisa dipakai untuk transaksi elektonik misalnya untuk bayar tol, pulsa dan aplikatif lainnya. Lewat kartu sakti ini, para pendonor atau masyarakat diberikan akses untuk memberikan saran dan juga mengawasi para legislator dari PSI,” katanya.
Sebelum ke Jayapura, kata Karmin, Ketua Umum PSI bersama Wasekjen terlebih dahulu menghadiri acara yang sama di wilayah selatan Papua, tepatnya di Merauke.
“Wilayah selatan Papua itu mengakomodir empat kabupaten yakni Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel, dimana kegiatan yang sama ini dilakukan pada Senin (26/2) yang dihadiri 680 pengurus dan simpatisan PSI. Sementara kopdarwil di Jayapura dihadiri para ketua dan pengurus dari 25 kabupaten/kota,” kata Karmin.
Sementara itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie dihadapan ratusan pengurus dan kader serta simpatisan mengatakan program kartu sakti yang dikeluarkan itu sebagai bentuk donasi partai, mengajak publik untuk partisipatif.
“Kami ingin melibatkan masyarakat untuk mendapatkan hak suara dan hak pengawasan kepada kader, pengurus dan wakil rakyat PSI di parlemen nanti. Caranya, hanya dengan minimal Rp25 ribu/tahun atau paling tinggi Rp1 miliar untuk mendapatkan kartu sakti,” katanya.
Sedangkan mengenai perekrutan calon legislatif pada pemilu 2019, Grace mengaku bahwa PSI mematok target agar para calon wakil rakyatnya bisa memenuhi syarat administrasi, bisa buat esai antikorupsi dan anti intoleran.
“Dan dengan membuat tim juri independen dalam menilai para calon wakil rakyat dari PSI, dengan harapan bisa merekrut calon yang berkualitas dan peduli dengan publik,” katanya.
