Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat banyak tekanan pasca penahanan ketua umum Golkar Setya Novanto. Banyaknya kepentingan-kepentingan politis di lingkungan DPR dan sejumlah Parpol yang melemahkan KPK, seharusnya tidak membuat lembaga antikorupsi itu mengendurkan pengungkapan kasus e-KTP.
“KPK jalannya sudah benar. Kalau KPK dibilang tebang pilih saya kira tidak. Yang namanya KPK berani menangkap ketua lembaga tinggi seperti DPR, DPD dan MK, berarti itu bukan main-main. Kami dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mengapresiasi langkah KPK,” kata Andy Budiman, mantan wartawan yang kini aktif di kepengurusan PSI kepada siagaindonesia.com dalam kunjungannya ke rumah warga Kedurus, Surabaya, Kamis (24/11/2017).
Dikatakan Andy, tugas KPK sangat mulia. Tidak hanya memberantas korupsi, namun KPK secara tidak langsung membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang oknum-oknumnya terjerat korupsi.
“Bayangkan saja, pertama kali dalam sejarah ketua DPR RI ditangkap. Kalau dibiarkan, jangka panjang akibat korupsi sangat berbahaya. Marwah DPR bisa hancur. Orang akan sinis dan tidak percaya lagi terhadap wakil-wakil rakyat dan partai politik. Karena itu KPK harus didukung. Jangan kemudian pemberantasan korupsi malah dilemahkan. Masyarakat sekarang masih percaya dengan KPK dalam penegakan hukum di negeri ini,” ujar Andy.
Lalu perlukah KPK membuka kantor cabang di daerah-daerah, mengingat kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi sangat luas di seluruh Indonesia?
Pria yang maju sebagai Caleg PSI dari Dapil 1 Jawa Timur ini mengatakan bahwa membuka kantor cabang atau biro di daerah perlu persiapan matang. Tidak semudah media membuka kantor biro. Sebab yang kita bicarakan adalah lembaga negara.
“Kalau memang KPK harus ada di daerah, itu perlu proses seleksi yang ketat, harus ada filter yang baik untuk setiap anggotanya. Dan yang paling berat adalah merawat institusi. Ini tantangan terbesarnya. Mampukah KPK melakukan pengawasan menyeluruh, itu pertanyaannya. Saya kira itu perlu waktu. Saya mendukung KPK turun ke daerah, tapi untuk membuka kantor banyak hal yang harus dibicarakan dengan matang,” urai Andy.
Soal korupsi, Andy justru lebih mementingkan tindakan pencegahan dibanding pemberantasan. “Katakanlah korupsi dapat dicegah, bukankah tidak perlu ada pemberantasan lagi. Karena memang sudah tidak ada korupsi lagi. Untuk pencegahan ini, saya sangat berharap agar lembaga pemerintahan dari daerah hingga pusat bisa membuat kebijakan yang dapat mencegah dari perbuatan korup. Salah satu contohnya, lembaga pemerintahan kini sudah mulai menerapkan sistem online. Dengan menggunakan sistem online ini yang namanya pengadaan barang, akan mudah tetkontrol. Orang mau korupsi juga susah,” ungkapnya.
Terkait banyaknya kepala daerah yang khawatir menggunakan dana desa (DD) untuk program pembangunan karena takut dianggap korupsi, Andy menyebut bahwa hal itu tidak perlu berlebihan dalam menyingkapinya.
“Kalau kita bersih ngapain takut. Turunnya dana desa itu memang untuk kemajuan dan pembangunan desa. Sebaliknya kepala desa yang menolak dana desa, justru mengabaikan kepentingan warga,” imbuhnya.
Ditambahkan Andy, program dana desa merupakan program Nawacita. Jika kepala desa takut terjerat korupsi, mereka bisa berkonsultasi ke aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan maupun KPK.
“Jangan takut menggunakan dana desa. Sekarang ini sudah banyak intitusi yang mengawasi. Program dana desa harus jalan, sebab itu program baik dari pemerintah untum pembangunan masyarakat,” tutupnya.nv
