Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali berdamai dengan DPRD. Hasil perdamaian ini resmi menjadi kesepakatan hitam di atas putih dalam nota kesepakatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018.
“Angkanya? Tertulis jelas menjadi Rp 77,1 triliun — anggaran terbesar DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir,” kata Rian Ernest, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Senin siang (20/11).
Mempertahankan komitmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sebagai partai oposisi yang konstruktif, kata Rian Ernest, maka selama masa penyusunan rencana anggaran tersebut PSI aktif berpartisipasi mengawal anggaran lewat platform berbasis data bernama http://kawaljakarta.id/.
Ia mengatakan, Tim riset Kawal Jakarta aktif menelusuri setiap pos kegiatan tempat anggaran tersebut dialokasikan. “Mulai dari satuan terbesar seperti program, hingga satuan terkecil seperti komponen dan harga satuan,” katanya.
Dari hasil penelusuran Kawal Jakarta, ditemukan salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD. Bagaimana rinciannya?
Rian Ernest menjelaskan, sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 226,1 miliar. Saat rapat paripurna kemarin, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar.
“Lagi-lagi, nilai ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir,” katanya.
Tahun 2016 lalu, misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115, 05 miliar. Sedangkan, satu tahun lalu Pemprov DKI sepakat menggelontorkan Rp 129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan. Anggaran yang turun untuk sekretarian DPRD lebih rendah dari perencanaan awal.
Beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7M untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website.
Selain itu terdapat mata kegiatan Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 Miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.
Sikap berdamai ini tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI.
Sementara itu, Pemprov sendiri masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.
Namun, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.
“Dalam menyikapi potensi ketidakefisiensian penyusunan anggaran ini, PSI Jakarta meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno untuk kembali mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018,” kata Rian Ernest.
“Membuat Anggaran DKI, Jangan Awur-awuran. Pak Gubernur, Tolong Cermati Ulang!”
“Mencermati lagi pos-pos anggaran agar jangan sampai uang rakyat terpakai tidak jelas dan tidak efektif. Tentu belum terlambat. Pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi Jakarta,” katanya.
Rian Ernest menambahkan, tak hanya sebatas penyisiran program dan kegiatan — tapi Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan rakyat ini harus dengan teliti juga mengecek kesesuaian komponen, koefisien pengali, volume, dan harga satuan dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh para satuan perangkat dinas tersebut.
Ia berharap, masyarakat juga turut aktif mengawasi proses anggaran ini* dengan membuka situs website resmi pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah lewat platform kawaljakarta.id. Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Demi Jakarta yang lebih baik.[]
