Cita-cita proklamasi hanya bisa terwujud lewat kekuasaan politik. Oleh karena itu, orang baik dan anak-anak muda yang memikirkan masa depan bangsa tak perlu ragu masuk partai politik (parpol), baik menjadi pengurus partai maupun calon anggota legislatif. Hanya dengan memegang kekuasaan politik, seseorang bisa lebih konkret ikut membangun negeri, memajukan kesejahteraan uinum, mencer-daskan bangsa, dan mewujud-kan keadilan sosial.
“Kami mengajak anak muda dan orang baik untuk ikut memperbaiki bangsa ini dengan masuk partai politik,” ungkap Grace Natalie, ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada diskusi “Masa Depan Politik Indonesia” di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (30/9).
Pada kesempatan yang sama digelar acara “Patungan Rakyat II” untuk membiayai operasional partai. Tindakan menyumbang partai juga merupakan partisipasi konkret untuk menghasilkan sebuah parpol baru yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Diskusi tersebut juga menghadirkan Guntur Romli, aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang bakal menjadi calon anggota legislatif dari PSI dan Rian Ernest Tanudjadja, wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI. Keduanya pernah bekerja untuk pemenangan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Dari pengalamannya mendampingi Abdurrachman Wahid atau Gus Dur dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Guntur mengaku sempat shock berat karena orang baik gagal ditopang untuk melanjutkan kekuasaan. Sedangkan Rian mengaku dirinya kian jatuh cinta pada politik setelah kekalahan Ahok dalam pilgub.
Setiap profesi berkontribusi dalam membangun negeri. Namun, kata Grace, politisi memainkan peran yang sangat besar, setidaknya karena dua hal. Pertama, kekuasaan politik berwenang membuat kebijakan untuk bangsa dan negara. Kedua, kekuasaan politik ikut mengatur keuangan negara. Parpol yang tidak bersih dari korupsi dan tidak memiliki kader berkualitas tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang mampu menyejahterakan rakyat.
Grace pernah menjadi wartawan dan kemudian sempat bekerja di lembaga yang bergerak di bidang survei dan konsultasi politik. Namun, dua profesi itu dinilainya tidak cukup memberikan pengaruh langsung kepada rakyat. Tetap saja yang bisa memberi pengaruh konkret kepada masyarakat adalah partai politik lewat wakilnya di legislatif dan pemimpin eksekutif yang diusungnya. Karena itu, ia memutuskan terjun langsung ke gelanggang politik praktis.
‘Tetapi, melihat kineija parpol yang ada, saya akhirnya memutuskan untuk membentuk partai baru,” kata Grace.
PSI, partai yang dipimpinnya, tidak akan meminta mahar kepada calon yang baik untuk menjadi anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Mahar politik dinilainya sebagai cikal bakal perilaku koruptif.
PSI, demikian Grace, terbuka bagi semua orang baik untuk menjadi calon anggota legislatif dan pemimpin eksekutif. Tidak ada batas usia. Namun, untuk menjadi pengurus, ada syarat batas usia, yakni berusia di bawah 35 tahun. PSI berikhtiar secara konsisten memisahkan dua kegiatan politik. yakni mengurus parpol dan mengurus politik.
Pihak yang mengurus partai adalah anak-anak muda yang dinilai belum terkontaminasi budaya politik lama. Sedangkan yang mengurus politik atau menjadi anggota legislatif dan pemimpin eksekutif tidak dilibatkan dalam urusan administrasi partai. Mereka yang mengurus politik akan diseleksi oleh sebuah tim independen.
Jabatan di partai, kata Grace, adalah jabatan terbuka. Siapa saja boleh menjadi pejabat di partai. Demikian pula, siapa saja boleh menjadi calon anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif.
“Kami ketat menerapkan meritokrasi. Yang kapabel dan berintegritas yang akan mendapat kepercayaan,” katanya.
Selain meritokrasi, PSI mengedepankan kebajikan dalam politik, keberagaman, dan keterbukaan. PSI terbuka bagi semua orang, tidak memandang latar belakang suku, ras, agama, dan golongan. Parpol harus menjadi sumber kebajikan atau kebaikan bagi seluruh rakyat. Keterbukaan memungkinkan partai untuk saling koreksi.
Sebagai partai baru, demikian Grace, PSI bertekad untuk tidak mengulangi cara politik lama yang sarat dengan klientisme dan KKN. Salah satu solusi mencegah korupsi dan mewu-judkan tujuan partai adalah sistem pendanaan.
“Keuangan PSI tidak tergantung pada satu-dua atau beberapa orang pengurus partai atau sejumlah penyumbang terbesar, melainkan oleh masyarakat,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Michael V Sianipar menghimbau semua pihak yang peduli akan masa depan Indonesia untuk memberikan sumbangan kepada PSI. Sumbangan masyarakat penting untuk mencegah parpol dari dominasi pihak tertentu atau keluarga tertentu. Sumbangan masyarakat penting untuk mencegah pengurus partai dan para politisi terjerumus dalam tindak korupsi.
“Saya yakin, kita semua ingin Indonesia lebih baik. Kita semua ingin orang baik yang memegang kekuasaan politik,” ujar Michael seraya mengimbau masyarakat memberikan sumbangan sebagai ekspresi kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Setiap orang yang hadir pada pertemuan “Patungan Rakyat II” memberikan sumbangan Rp 250.000 sebagai wujud keberdikarian dan semangat gotong-royong. Biaya pertemuan ditanggung oleh semua yang hadir, bukan oleh satu-dua orang.
Situasi politik di Indonesia saat ini, kata Wakil Bendahara PSI DKI Jakarta, Anthony Wonsono, acap membuat hati rakyat sakit. (hg/bl)
Sumber: Investor Daily, 2 Oktober 2017
