Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku semakin matang mempersiapkan verifikasi Partai Politik pada Oktober mendatang. Bahkan, persiapan yang dilakukan oleh PSI sudah dilakukan mulai 2,5 tahun lalu hingga saat ini.
Di antaranya terus melakukan perekrutan anggota parpol, mengadakan kantor di berbagai wilayah dan merekurt anggota. Juga keliling ke berbagai daerah untuk memperkuat akar rumput PSI.
“Kami tidak main-main. Semua lini PSI bekerja keras agar lolos verifikasi dan ikut dalam Pemilu 2019 mendatang,” kata ketua PSI Grace Natalie kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Grace menceritakan, perjalanan yang dihadapi PSI tidaklah mulus. Kadang terganjal oleh aturan Birokrasi yang memberatkan langkah PSI. Namun, ia dan jajarannya tidak menyerah dan terus berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan satu per satu “Tantangan terberat ketika kami hams mendapatkan Surat Keterawgan Terdaftar (SKT) dan Surat Keterangan Domisili (SKD). Namun, tantangan tersdbut berhasil kami lewati dengan baik ungkapnya.
Saat ini persyaratan verifikasi Komisi Pemilihan Umum di “34 provinsi sudah rampung dan siap di verifikasi. Hal tersebut semakin mengobarkan semangat PSI jelang verifikasi.
Grace menjelaskan, sangat penting mempersiapkan diri menghadapi verifikasi KPU. Sebab, verifikasi merupakan penentuan bagi parpol untuk ikut pemilu 2019 nanti. Pihak DPP PSI pun telah mengin-truksikan kepada pengurus PSI baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota agar menyiapkan diri menghadapi verifikasi tersebut. Soal calon anggota legislatif (Caleg), lanjutnya, hal itu juga akan dibahas. Nantinya PSI akan membuka pendaftaran calon anggota legistatif. “Untuk saat ini, kami fokus verifikasi KPU dulu. Berikutnya, kami godok mengenai calon legistatif,” paparnya.
Selain itu, dalam menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang, dirinya optimistis partai PSI mampu bersaing dengan partai lama maupun partai penguasa di daerah.
“Kami akan bekerja lebih keras, berusaha mempromosikan partai PSI kepada masyarakat bawah, dan mengajak keluarga, tetangga, untuk bergabung menjadi anggota PSI dan mengajak untuk memilih kader dari partai PSI,” jelasnya.
Sementara itu, masih tarik menariknya pembahasaa RUU Pemilu, KPU mengaku tetap bekerja. Salah satunya mempersiapkan draf peraturan untuk persiapan Pemilu 2019.
“Tentu kami memperhatikan usulan dari masyarakat. Nanti kami akan bahas dalam pleno kita. Tapi kita ke DPR dulu. Pleno setelah dari DPR,” kata Ketua KPU Arief Budiman.
Menurutnya, usulan dari koalisi masyarakat sipil menjadi catatan untuk KPU. Sedangkan Arief menegaskan KPU tetap bekerja meski belum ada keputusan dari DPR terkait dengan RUU Pemilu. “Kita lihat dulu hari ini selesai apa tidak, tapi kita tetap terus bekerja,” tutur Arief.
Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pilihan. Pilihan tersebut dibuat untuk mengantisipasi undang-udang yang akan digunakan, apakah undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru.
“Kita sudah bentuk desk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Ini kan langkah konkret. Kemudian kita mulai susun tahapan Pemilu 2019 dengan berbagai opsi, misal opsi ini gunakan undang-undang yang akan disahkan. Kemudian, jika kita gunakan kembali ke opsi yang lalu, itu kita sudah siapkan,” ucap Wahyu.
“Pendek kata, kita tidak berdiam diri menunggu disahkannya undang-undang penyelenggaraan Pemilu 2019,” ucap Wahyu. hen
Sumber Koran Rakyat Merdeka, 13 Juli 2017
