Angka presidential threshold (PT) menjadi bahasan cukup seru di tengah pembahasan revisi UU Pemilu. Parpol besar mencoba memasang angka persyaratan tinggi bagi parpol untuk bisa mengusung capres dalam Pilpres 2019.
Hal ini disayangkan oleh parpol baru, yang berharap banyak bisa langsung mengusung capres dalam pilpres mendatang. Parpol kecil yang baru tumbuh menilai memasang angka PT 20% sebagai bentuk arogansi parpol besar.
“Ini arogansi. Ini memperlihatkan bahwa ada inkonsistensi pemahaman parpol yang ada di DPR. Pada saat MK memutuskan penyelenggaraan pemilu bersamaan, ada juga disebutkan memberikan ruang kepada orang terbaik di bangsa ini untuk berkompetisi sehingga rakyat membuat pilihan, jadi mestinya tidak ada lagi PT,” kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (26/5/2017).
Apa yang disampaikan Toni, demikian ia disapa, tidaklah berlebihan. Melihat pemetaan saat ini memang banyak parpol besar mendorong angka PT tinggi dalam Pilpres 2019.
Saat ini Golkar, NasDem, PDIP, dan PKS memasang PT 20%, sedangkan PD dan Gerindra menghendaki PT 0%, yang senada dengan keinginan parpol baru. Posisi Hanura, PAN, PKB, dan PPP mencoba menawar PT di angka 3,5% ketimbang menuruti keinginan parpol besar memasang PT 20%.
Dengan melihat peta politik di DPR, memang masih sangat mungkin akan ada kompromi sesama parpol di DPR. Dari nada pemerintah yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo, memang angkanya bertahan pada PT 20%. Namun sangat terjadi kompromi dengan satu kepentingan: hanya parpol yang sudah duduk di DPR alias lolos parliamentary threshold yang berhak mengusung capres.
Kalau PT 20% terwujud ataupun opsi kedua, yakni parpol baru tak bisa mengusung capres karena terhalang aturan PT itu, PSI akan menjadi yang pertama mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meyakini pengajuan uji materi itu akan gol.
“Jika mereka mendominasi perpolitikan di Indonesia dengan cara itu, kami akan lakukan judicial review dan hampir pasti kami menang kalau konteks amar putusan MK waktu itu. Kami yakin PT akan jadi 0 persen dan semua bisa mengajukan capres,” tuturnya. (van/erd)
