Partai Solidaritas Indonesia mendukung ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Pilpres 2019 dihilangkan alias 0 persen. PSI pun mengapresiasi sikap tujuh fraksi di DPR yang menghendaki PT nol persen.
“Dengan ditiadakannya ketentuan PT, maka semua partai politik berhak untuk mengajukan pasangan capres, termasuk partai-partai baru,” kata Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie di Jakarta, Rabu (6/2/2017).
PSI, kata Grace, sejak awal pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tegas menolak adanya syarat PT. Mereka berpegangan pada Putusan MK bahwa Pemilu 2019 berlangsung serentak, sehingga dengan sendirinya PT tidak diperlukan lagi.
Menurut Grace dasar penerapan PT 20 persen dalam RUU tidak lagi relevan. “Syarat PT mengacu pada hasil Pemilu Legislatif 2014, padahal dinamika politik jelas sudah berubah, begitu pula dengan proses dan tahapan pemilu Pemilu 2019,” kata dia.
Memang, kata Grace, dengan PT nol persen akan memunculkan banyak calon presiden. Masing-masing partai politik akan mengajukan kandidat. Namun dalam praktiknya dia yakin akan terbentuk koalisi antar-parpol sehingga mengurangi jumlah capres.
Desain pemilu serentak diperkirakan memberi coat tail effect dan memperkuat sistem presidensial, lanjut Grace.
Kalaupun tidak ada capres yang bisa meraih suara yang cukup besar dan merata, bisa saja digelar putaran kedua.
“PSI berharap KPU dapat merancang teknis pemilu yang lebih sederhana, tidak banyak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, serta mengurangi potensi konflik,” tambah Grace.
Menurut Grace, dihapuskannya syarat pengajuan capres-cawapres membuat pemilu jadi menarik dan partisipisi politik diharapkan meningkat.
“Publik disuguhkan banyak calon bagus, tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil, Risma dan Nurdin Abdullah saya kira layak dicalonkan,” tutur Grace. (erd/van)
