Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menawarkan satu lagi program unggulan yang akan diperjuangkan di parlemen, yaitu Program Prakerja 2.0.
“Intinya adalah menguatkan kecocokan antara kebutuhan industri dan dunia usaha dengan pendidikan dan pelatihan yang sekarang sudah dimulai oleh Prakerja yang ada. Kecocokan jumlah, sebaran, dan kurikulum SMK akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan di tiap-tiap daerah,” kata Wasekjen DPP PSI, Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Jumat 17 Maret 2023.
PSI menyadari setiap daerah punya potensi ekonomi berbeda. Bali adalah contoh konkret. Saat dulu industri pariwisata dibangun di Bali di era Menteri Joop Ave, blue print pembangunan ini sudah memikirkan pasokan tenaga kerja.
“Dibangunlah banyak Sekolah Menengah dan Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Bali. Maka tidak mengherankan, di Bali, hari ini banyak posisi-posisi strategis usaha-usaha pariwisata, misalnya manajer ke atas, diduduki oleh orang Bali sendiri,” lanjut Dedek.
Dalam Program Prakerja 2.0, pelaku industri lokal akan dilibatkan tidak hanya dalam menyusun kurikulum, tapi juga dalam proses belajar-mengajar.
“Mendekatkan industri dengan pendidikan tidak hanya akan memastikan kecocokan kualitas calon tenaga kerja dengan kebutuhan industri, tapi juga memudahkan si pencari kerja pemula untuk mendapat pekerjaan. Mencari kerja lebih singkat, Produktivitas meningkat, kesejahteraan terangkat, industri menggeliat,” ujar peraih master dari Stockholm University, Swedia, ini.
Pra-kerja 2.0 melembagakan harmonisasi tiga sektor pembangunan sekaligus; yaitu ketenagakerjaan, industri. dan pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan kehadiran negara di fase “Transition From School to Work” untuk memudahkan pencari kerja pemula dalam mendapatkan pekerjaan pertama.
“Pada saat seseorang bersekolah, negara hadir melalui Kemendikbud Ristek RI. Pada saat seseorang bekerja, negara hadir melalui Kemenaker RI. Namun, pada saat seseorang sudah selesai bersekolah lalu ingin mendapatkan pekerjaan pertama, kehadiran negara belum terasa. Padahal, dalam konsep life-cycle, fase transition from school to work ini sangat menentukan produktivitas seseorang ke depannya,” kata Dedek.
Negara harus hadir untuk memudahkan pencari kerja pemula untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, yang tentunya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pelatihannya.
“Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan dulu 10 hingga 20 tahun ke depan, tenaga kerja yang seperti apa yang akan kita butuhkan. Maka pengembangan sebuah proyeksi ketenagakerjaan yang dibuat bersama oleh tiga sektor tadi menjadi penting,” tambah Dedek.
Dedek memungkasi, tentu ini semua hanya dapat dilakukan bila PSI duduk di DPR dan memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Fungsi penganggaran terkait dengan perencanaan pembangunan, fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan fungsi legislasi terkait dengan payung hukum pembangunan negara.
