Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta presiden turun tangan menegur Menteri Kominfo RI dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Permintaan ini disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Sabtu (10/9/2022), terkait semakin maraknya pembobolan data yang melanda Indonesia beberapa waktu terakhir.
PSI menilai, pembobolan data yang terjadi saat ini sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. “Bahkan hari ini data pribadi Menteri Kominfo disebarkan oleh Bjorka tepat di hari ulang tahun pak menteri,” ujar Sigit.
Bjorka adalah hacker yang menjadi populer setelah mengaku berhasil membobol 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar. Kominfo sendiri membantah data yang disebarkan Bjorka di Forum Breached berasal dari data registrasi SIM card prabayar.
Setelah kasus ini menjadi viral, Menkominfo, Johnny G. Plate, meminta masyarakat menjaga NIK masing-masing dan rutin mengganti one time password (OTP). Menyusul Johnny, Dirjen Aptika Kominfo, Semmy Pangerapan, meminta agar hacker untuk tidak menyerang karena merugikan masyarakat. Dua pernyataan ini menjadi bulan-bulanan warganet. Bjorka bahkan menjawab pernyataan itu dengan pesan di Forum Breached berbunyi, “Stop Being an Idiot.”
PSI juga menyesalkan adanya kesan saling lempar antara Menkominfo dan BSSN tentang tanggung jawab atas serangan siber di Indonesia. “Di saat keamanan siber kita diserang bertubi-tubi, Menkominfo dan BSSN malah saling berbalas pantun, padahal keduanya sama-sama bertanggung jawab jika terjadi serangan siber di Indonesia,” sesal Sigit.
PSI mengingatkan, Kominfo sesuai aturan perundangan tetap kementerian yang bertanggung jawab pada keamanan di jaringan telekomunikasi dan aplikasi informatika di Indonesia, sedangkan BSSN memiliki tugas sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan teknis keamanan siber. “Dua lembaga ini tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab jika terjadi peretasan pada database di Indonesia, apalagi jika peretasan itu menimpa institusi pemerintah dan BUMN seperti yang ditengarai terjadi pada semua kasus pembobolan data beberapa bulan terakhir,” tegas Sigit.
Karena itu, PSI meminta presiden turun tangan untuk menegur dua lembaga tersebut. “Kedua lembaga itu harus ditegur dan diminta duduk bersama, melakukan audit keamanan pada semua sistem yang dimiliki oleh pemerintah dan BUMN, menemukan celah-celah kerentanan di dalamnya, dan memperbaikinya,” ujar Sigit.
Apalagi, masih menurut Sigit, Bjorka terus-menerus melakukan provokasi dan melecehkan lembaga-lembaga di Indonesia. “Setelah mengatai Kominfo idiot, Bjorka mengancam akan menyebarkan data-data rahasia negara, termasuk milik presiden dan BIN. Bjorka juga mengancam akan membocorkan data milik MyPertamina. Setelah menyebarkan data pribadi menteri di hari ulang tahunnya, Bjorka bahkan menantang untuk ditangkap,” kata Sigit.
Jika keamanan siber Indonesia tidak diperbaiki dan Bjorka dibiarkan merajalela, selain menghancurkan marwah Kominfo dan BSSN, masyarakat yang akan paling terdampak. “Sudah saatnya berhenti bicara dan mulai bekerja. Mohon bapak presiden bisa menegur kedua lembaga ini agar dapat bekerja dengan benar dan tidak terlalu banyak memberikan pernyataan yang malah membuat Indonesia menjadi bahan lelucon di dunia siber,” pungkas Sigit
