Lolos Seleksi Badan Hukum, PSI Kebut Verifikasi KPU

Partai Solidaritas Indonesia bersyukur bisa lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, untuk lolos verifikasi Kemenkumham bukan pekerjaan mudah.

Partainya harus melewati berbagai syarat administratif seperti harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, 50 persen kecamatan.

Pengurus parpol juga harus memenuhi keterwakilan perempuan, minimal 30 persen.

“Syarat adminstratifnya sangat berat. Mungkin Indonesia adalah negara demokratis yang paling sulit untuk mendirikan partai politik,” kata Antoni saat dihubungi, Jumat (7/10/2016).

Namun dengan semangat tinggi anak-anak muda yang ada di PSI, lanjut dia, seleksi administratif tersebut bisa diatasi.

Kuncinya, ada kerinduan nyata di tengah generasi muda Indonesia akan lahirnya parpol yang abnormal, non-mainstream, yang dapat memberi pembaruan tugas dan fungsi parpol.

“Anak muda Indonesia sekarang sudah memiliki rumah politik. Silahkan mampir, menginap dan dandani rumah politik kita ini,” tambah Toni.

Namun, lolos verifikasi Menkumham saja belum bisa membawa PSI untuk mengikuti pemilu. Kini, tambah dia, PSI akan mempersiapkan berbagai persyaratan agar lolos di Komisi Pemilihan Umum.

“Kita segera ngebut persiapkan verifikasi KPU. Target kita Juni tahun depan selesai,” kata Antoni.

Antoni mengatakan, sambil mempersiapkan verifikasi KPU, partainya juga akan melakukan kampanye di berbagai daerah untuk meningkatkan awareness PSI di publik.

Dengan begitu, PSI sudah siap menghadapi pemilu legislatif apabila dinyatakan lolos ke KPU. Kendati demikian, Toni belum mau berbicara mengenai target raihan kursi PSI.

Diberitakan sebelumnya, PSI dinyatakan lolos dalam seleksi badan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari lima partai politik yang mendaftar, PSI menjadi satu-satunya partai politik yang lolos seleksi.

“Yang daftar baru lima parpol, yang lolos cuma satu, PSI, itu partai anak-anak muda,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Recommended Posts