SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Samarinda menggelar pertemuan perdana dengan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Kota Samarinda, Minggu (1/11/2015) malam. Bertempat di Cafe D’Puncak, Jalan MT Haryono, Samarinda, selain membahas percepatan pementukan struktur, persoalan kaderisasi menjadi topik yang paling sering dibahas.
Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris DPD PSI Kota Samarinda Dedy Pratama dan Wakil Sekretaris DPW PSI Kalimantan Timur Awwaluddin Jalil. Keduanya memoderasi diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam.
“Pertemuan ini sebenarnya kita fokuskan untuk percepatan pengembangan struktur partai hingga tingkat kecamatan. Karena kita ingin menjadi daerah pertama di Kaltim yang tuntas menyelesaikan infrastruktur partai,” kata Dedy Pratama.
Hanya saja, tambah Dedy, diskusi kemudian berkembang ke persoalan kaderisasi. Pengurus DPC se-Samarinda menuntut agar pola kaderisiasi berjenjang secepatnya dijalankan mengingat pemahaman politik yang masih minim di kalangan pengurus tingkat kecamatan.
“Anak-anak muda ini yang bersedia bergabung dengan PSI masih memiliki tanda tanya besar soal bagaimana sesungguhnya berpolitik. Ini jadi tantangan kita,” tambahnya.
Dia menjelaskan, seluruh pengurus DPC yang direkrut memiliki latar belakang berbeda sehingga minim pengalaman politik. Ada yang berprofesi sebagai helper di divisi HSE sebuah perusahaan pertambangan batubara, pekerja sosial, hingga mahasiswa.
“Semuanya masih abu-abu soal politik. Lagipula tawaran kita ke mereka adalah belajar politik dari nol bersama-sama. Sepertinya mereka tak sabar ingin segera belajar,” kelakar Dedy sembari tertawa.
DPD PSI Kota Samarinda kini sudah menuntaskan pembentukan kecamatan. 10 kecamatan yang ada di kota berjuluk Kota Tepian ini sudah memiliki struktur. Kini mereka sedang menuntaskan masalah administrasi seperti pengumpulan fotokopi KTP pengurus dan penentuan sekretariat tingkat kecamatan.
“Kami targetkan dalam sepekan kedepan, seluruh persoalan administrasi ini tuntas, termasuk perjanjian pinjam pakai rumah untuk dijadikan sekretariat kecamatan,” pungkas Dedy.
