Penolakan terhadap revisi UU yang membonsai KPK semakin meluas. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melihat ada konspirasi jahat mengubur semangat pemberantasan korupsi bersama kehancuran KPK.
Dia memandang sejak awal publik telah mencium bau tidak sedap rencana revisi undang-undang KPK yang diinisiasi oleh beberapa politisi dari berbagai partai. Publik menolak rencana itu karena sadar momentum revisi tersebut akan dipakai oleh para politisi Senayan untuk mengotak-atik pasal-pasal krusial yang justru membonsai/mengerdilkan institusi KPK.
“Pembatasan usia kerja KPK selama 12 tahun, misalkan, adalah tindakan konyol. Benar bahwa sifat KPK adalah ad hoc. KPK didirikan karena ketidakberdayaan institusi penegakan hukum lain dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu usia kerja KPK tidak bisa dipatok berdasarkan kriteria kuantitatif (12 tahun) melainkan mesti diukur secara kualitatif: sampai sejauh mana korupsi sebagai budaya telah lemah di tengah masyarakat. Bisa diukur juga melalui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi,” kata Toni dalam siaran pers, Kamis (8/10).
“Begitu juga tentang hak sadap KPK dan proses pengangkatan penyidik sangat kasat mata merupakan konspirasi jahat yang hendak mengubur spirit pemberantasan korupsi di Indonesia,” imbuhnya.
Toni sepakat perlu ada perbaikan terhadap institusi KPK. Kekuasaan KPK yang terlalu besar, misalkan, perlu dikontrol dengan mendirikan semacam komisi etik permanen yang secara reguler dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil para komisioner KPK.
“Perlu juga disempurnakan mekanisme internal KPK sehingga para komisioner KPK tidak celometan berbicara di depan publik, sehingga terkesan sering mempertontonkan kekuasaan. KPK perlu komisioner yang bekerja dalam senyap yang tidak tergoda oleh kepentingan politik,” katanya.
“Akhirnya, rakyat semakin cerdas melihat siapa politisi dan partai politik yang pro pemberantasan korupsi dan pro-koruptor. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Saatnya rakyat menghukum politisi dan partai yang tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi,” pungkasnya
