SURYA.co.id|MADIUN – Polisi tidur atau tanggul pengaman jalan di Jalan Pahlawan Kota Madiun yang viral di media sosial juga mendapat kritik dari Plt Ketua PSI Kota Madiun, Andik Kurniawan.
“Sangat ramai komentar dari para netizen di instagram tentang fenomena polisi tidur di jalan protokol, jalanan menjadi ruwet. Ini harus kita cari solusinya,” kata Andik, Senin (15/6/2020).
Andik mengatakan, Jalan Pahlawan adalah jalan utama, jalan penghubung ke banyak penjuru kota, sehingga fungsinya harus benar-benar selayaknya jalan.
“Pemerintah Kota Madiun memang berniat baik, menyulap Jalan Pahlawan jadi begini juga pasti untuk kemajuan Kota Madiun, tapi harus berimbang antara fungsi dan estetika. Jangan sampai enak dipandang saja, namun tidak berfungsi secara maksimal apalagi sampai membuat kerugian bagi warganya,” jelasnya.
Pemkot Madiun menyebutkan fungsi polisi tidur tersebut sebagai kontrol agar para pengendara tidak melaju dengan kecepatan tinggi. Mengingat jalanan sudah rapi, trotoar sudah lebar dan banyak landmark baru, menambah jumlah pejalan kaki yang lewat di Jalan pahlawan, sehingga keselamatan pejalan kaki harus diperhatikan.
Namun, kata Andik, para netizen ramai berkomentar bahwa polisi tidur yang tinggi dan lebar tidak layak ada di jalan protokol. Selain itu, keberadaan polisi tidur itu menyebabkan Jalan Pahlawan yang semula lancar menjadi macet.
“Sehingga memang butuh kaji ulang agar semuanya sesuai dengan porsinya, bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat,” kata Andik.
Andik menyebut, polisi tidur yang ramai diperbincangkan ini juga sudah tiga kali menyebabkan pengendara motor terjatuh. Para pengendara mobil juga banyak yang mengeluh jika lewat Jalan Pahlawan karena harus ekstra hati-hati, terlebih jika mobilnya ceper.
Dia menambahkan, keberadaan pot berukuran besar besar di tengah Jalan Pahlawan, juga meresahkannya. Meski tampak indah, namun rawan dan perlu dipertanyakan apa fungsinya.
“Ada baiknya Pemerintah melakukan pengkajian ulang agar pembangunan ini tidak prematur,” terang Andik.
Setelah ini, Andik selaku Plt Ketua PSI Kota Madiun mengaku akan membuat surat kepada anggota dewan Kota Madiun dari Partai Solidaritas Indonesia agar melakukan hearing dengan dinas terkait.
“check and balance harus mampu dijalankan. jangan sampai terulang lagi hal yang mencelakakan warga, fungsi jalan harus dikembalikan sebagai mana mestinya,” imbuhnya.
