TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI DKI) DPRD DKI, Idris Ahmad, meminta Pemerintah Provinsi DKI fokus terhadap penegakan hukum pada masa PSBB transisi menuju kenormalan baru (new normal). Menurut dia, selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB Jakarta) hingga memasuki masa transisi penegakan hukum masih lemah.
“Kalau penegakan hukum masih lemah mau PSBB sampai masa transisi bakal menghambat pengendalian Covid-19,” kata Idris saat dihubungi, Selasa, 9 Juni 2020. Idris mengatakan pemerintah mesti menghukum seluruh pelanggaran selama masa PSBB transisi. Sebab, masa transisi ini menjadi sangat penting agar masyarakat siap menghadapi new normal.
Jangan sampai, kata dia, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial kembali karena warga masih abai terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. “Pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker sangat banyak. Pelanggaran ini harus ditegakkan,” ujarnya.
Menurut Idris, keberhasilan dalam mengendalikan virus merupakan kerjasama semua masyarakat. Sejauh ini, kata dia, sangat sulit mendidik masyarakat terutama yang berada di kawasan padat penduduk untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker.
“Kalau di perkantoran sudah mematuhi. Yang sulit di lingkungan masyarakat. Makanya penegakan hukum menjadi hal utama yang menentukan keberhasilan,” ujar Idris. “Kalau penegakan hukum lemah bakal lama proses transisi ini.”
Pemerintah Provinsi DKI telah memulai masa PSBB transisi sejak Jumat, 5 Juni lalu. Fase pertama masa transisi bakal dilakukan selama satu bulan.
