Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mendorong DPR agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) segera disahkan. Dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa 17 September 2019, sejumlah kader PSI ikut terlibat.
Usai aksi, perwakilan demonstran diundang untuk bertemu perwakilan tiga fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Gerindra. Juru Bicara PSI bidang Pemberdayaan Perempuan, Imelda Berwanty Purba, turut hadir dalam pertemuan.
Usai pertemuan, kepada wartawan, Imelda mengatakan, selain untuk menghukum para pelaku, RUU P-KS penting untuk memulihkan kondisi para korban. Selama ini hukum positif kita mengabaikan soal pemulihan kondisi korban.
“Penting untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Tapi jangan lupakan para korban. Situasi psikologis mereka harus dipulihkan agar bisa menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik. RUU P-KS memuat klausul-klausul tentang hal tersebut,” kata Imelda.
Dalam banyak kasus, korban-korban kekerasan seksual menderita depresi berat, bahkan beberapa melakukan bunuh diri. Imelda menambahkan, karena itu pemulihan kondisi korban wajib dikerjakan.
Penghapusan kekerasan atas perempuan membutuhkan paying hukum agar efektif. Sebab situasi sudah darurat. Imelda mengutip data yang masuk ke LBH APIK Jakarta bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir.
“Pada 2016 terjadi 28 kasus, meningkat menjadi 37 kasus di 2017, dan menyentuh angka 63 kasus di 2018. Bahkan, Komnas Perempuan telah menyatakan “Indonesia darurat kekerasan seksual” sejak 2014,” kata Imelda.
Angka-angka di atas diyakini merupakan fenomena gunung es. Pada kenyataannya, jauh lebih banyak perempuan yang menjadi korban tapi tak melapor dengan berbagai alasan.
“Pengesahan RUU P-KS harus segera dilakukan sebagai wujud itikad baik dan profesionalitas DPR. Ingat, RUU ini bukan baru-baru saja dibahas, melainkan sejak 2016. Jangan biarkan korban-korban baru berjatuhan,” pungkas Imelda.
