Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjawab pro dan kontra atas penyerahan “Kebohongan Award Awal 2019” untuk Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan “Kebohongan Award” merupakan gaya komunikasi dari sebuah partai politik yang tak terbebani masa lalu dan bisa diharapkan menjadi kekuatan baru di Pemilu 2019 nanti.
“Kami partai anak muda yang tidak memiliki beban masa lalu, kami bisa berkomunikasi lebih lugas, lebih ceplas-ceplos karena kami punya otensitas. Jadi kepada publik di luar sana yang jengah atau bosan dengan cara berpolitik Partai Gerindra dan PKS yang selalu menggunakan isu-isu kebohongan dan isu-isu agama, termasuk tentunya di dalamnya ada Partai Demokrat dan PAN, maka pada April nanti PSI akan jadi partai alternatif yang akan menjadi kekuatan kredibel,” tegas Toni di Kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019.
Disambung oleh Dara Adinda Nasution, Jubis PSI dan juga Caleg DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III, dirinya mengatakan apa yang dilakukan partainya sebagai wujud kampanye kreatif. “Kalau dibilang bahwa Kebohongan Award ini adalah sesuai tindakan yang alay gitu ya, kami di PSI sangat tidak setuju karena bentuk protes ini adalah bentuk nonviolent resistence yaitu bentuk protes simbolik untuk mengubah kondisi sosial dan politik lewat cara-cara non kekerasan,” katanya.
Menanggapi tudingan gerakan politik alay dan menyebut upaya membalas PSI dengan memberikan penghargaan “Partai Teralay” oleh sejumlah partai politik, Dara menyebutnya sebagai langkah menjilat ludah sendiri.
“Kalau ada juga yang ingin memberikan award kepada kami sebagai partai teralay dari kubu sebelah, kami sih heran dari awal kami disebut melakukan tindakan alay. Kenapa mereka mau ikut-ikutan jadi alay juga begitu? Jadikan seperti menjilat ludah sendiri,” kata Dara.
Pada kesempatan yang sama pula, politisi PSI, Mohamad Guntur Romli, tak ketinggalan menyoroti langkah hukum yang bakal diambil oleh Aliansi Cinta Tanah Air (ACTA), yang melaporkan PSI ke kepolisian. Menurutnya, laporan ACTA lebih pada bentuk ungkapan “maling teriak maling” karena tanpa alasan yang jelas.
“Laporan itu bagi kami merupakan cerminan maling teriak maling, karena apa yang kami berikan sebagai Kebohongan Award itu adalah berdasarkan fakta. Itu merupakan laporan sampah karena tidak berdasarkan argumentasi dan fakta,” lanjut Guntur.
Ia juga merespons sikap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, yang berencana menggeruduk rumahnya dan menuding Andi Arief mengadopsi cara-cara Tim Mawar, salah satu tim dalam pasukan elite Kopassus yang ditugaskan untuk menculik para aktivis reformis di tahun 1998.
“Terkait Andi Arief yang katanya mau melaporkan saya, bahkan mau menggeruduk rumah saya, ini menunjukkan bahwa kubu sebelah sudah ingin menggunakan cara-cara premanisme” ujarnya
“Andi Arief menggunakan cara-cara Tim Mawar yang pada tahun 1998 menculik para aktivis, termasuk dia sendiri (Andi Arief juga diculik) dan kita tahu bahwa sekarang Andi Arief itu berkoalisi dengan mereka yang masuk dalam jaringan Tim Mawar,” pungkas aktivis NU itu.
Tak hanya Caleg dan Jubir PSI, Albert Aries, dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) juga ikut menyumbang pandangan. Albert justru mempertanyakan langkah hukum yang akan diambil oleh ACTA. “Yang jadi pertanyaan utama di siang hari ini, ini termasuk laporan atau pengaduan? Karena konsekuensi dari kedua hal ini sangat berbeda dari sisi hukum.”
Lebih jauh lagi, ia mengungkapkan, upaya hukum ACTA bisa saja gugur lantaran kebohongan award oleh PSI demi kepentingan umum untuk menghadirkan Pemilu yang bebas dari hoax. Menurut Albert, “Bila asumsinya laporan atau pengaduan ini adalah pencemaran nama baik, atau penghinaan, maka terdapat 2 alasan menghapus (laporan) pidana dari suatu pencemaran nama baik, yang pertama adalah kalau dilakukan dalam konteks membela diri, yang kedua adalah untuk kepentingan umum.”
“Kalau benar apa yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI ini adalah bagian dari membela diri atau kepentingan umum untuk Pemilu yang jujur, silakan terjemahkan sendiri…” ujar Albert.
Yurgen Alifia, Jubir dan Caleg PSI, punya pandangan sendiri. Baginya, media perlu membatasi manuver politik orang-orang yang sudah terbukti menebar berita palsu atau hoax. “Mungkin teman-teman pers bisa mempertimbangkan untuk tidak memberikan banyak ruang buat orang-orang yang sudah terbukti menyebar hoax,” kata Yurgen.
