Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Kepemudaan Dedek Prayudi memberikan komentarnya terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya melalui akun Twitternya, @Uki23, yang diunggah pada Kamis (7/6/2018). Politisi PSI itu menilai kinerja DPR RI selama ini belum optimal. Uki panggilan akrabnya, mengatakan dari 52 target rancangan undang-undang (RUU), hanya 6 yang akhirnya disahkan DPR RI pada 2017.
Tak hanya itu, dirinya juga membeberkan 10 pelanggaran kode etik dan tidak ada satupun yang diselesaikan atau diumumkan kepada publik. Seperti sejumlah aduan yang menyangkut Fahri Hamzah, Fadli Zon hingga Setyo Novanto.
Uki juga mengatakan sebanyak 7 anggota DPR RI telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2017. Padahal, DPR RI sangat rajin untuk mengurangi kewenangan lembaga anti korupsi tersebut.
Terakhir terkait Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 terbaru yang telah disahkan DPR.
Menurutnya, pengesahan UU itu berpotensi besar membentengi diri dari kritik 260 juta rakyat Indonesia.
“10 pelanggaran kode etik dan tidak ada satupun yang diselesaikan atau diumumkan ke publik, termasuk 2 aduan tentang Fahri Hamzah, 2 aduan tentang Fadli Zon, dan 1 aduan tentang Setya Novanto pada 2017,” tulis Uki.
Berikut cuitan lengkap Dedek Prayudi terkait DPR RI:
“BANTU SAYA UNTUK MENYUKAI DPR RI #1
Dari 52 target RUU, hanya 6 yang akhirnya disahkan DPR RI pada 2017
BANTU SAYA UNTUK MENYUKAI DPR RI #2
10 pelanggaran kode etik dan tidak ada satupun yang diselesaikan atau diumumkan ke publik, termasuk 2 aduan tentang Fahri Hamzah, 2 aduan tentang Fadli Zon, dan 1 aduan tentang Setya Novanto pada 2017.
BANTU SAYA UNTUK MENYUKAI DPR RI #3
7 anggota DPRI RI ditahan KPK selama 2017, termasuk ketua DPR RI. Sedangkan DPR RI sangat rajin sekali berupaya untuk mengebiri kewenangan lembaga anti korupsi tersebut.
BANTU SAYA UNTUK MENYUKAI DPR RI #4
Menaikkan anggaran parlemen dari sekitar 4 triliun menjadi 5,7 triliun, sedangkan 28 juta rakyat yang diwakilinya masih hidup dibawah garis kemiskinan.
BANTU SAYA UNTUK MENYUKAI DPR RI #5
Pada 2018, justru ingin mengesahkan UU yang berpotensi besar membentengi diri dari kritiknya 260juta rakyat Indonesia dan menyulitkan penanganan korupsi yang melilit anggotanya,” tulis Uki.
