Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan, kepada para ahli TI muda Indonesia untuk membereskan 27 ribu aplikasi milik pemerintah yang tidak berfungsi dengan baik. Menurut PSI, aplikasi yang berjumlah puluhan ribu itu terlalu banyak sehingga tidak efisien, tidak berfungsi dengan baik, dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) PSI, Sigit Widodo, menilai banyaknya aplikasi itu bisa jadi merupakan penyebab utama aplikasi-aplikasi tersebut tidak berfungsi dengan baik. “Itu aplikasi apa saja dan lembaga apa saja yang mengoperasikannya?” ujar Sigit, Kamis (23/3/2023).
PSI menyarankan pemerintah untuk memetakan kembali kebutuhan aplikasi secara nasional. “Jumlah 27 Ribu aplikasi ini terlalu banyak dan tidak masuk akal. Pasti setidaknya ada puluhan hingga ratusan aplikasi dengan fungsi yang sama. Sebaiknya aplikasi-aplikasi dengan fungsi yang sama digabungkan saja,” saran Sigit.
Menurut Sigit, ada fenomena setiap lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah membuat sendiri aplikasi yang dibutuhkannya. “Malah kadang aplikasinya sudah ada, tapi karena untuk penyerapan anggaran dibuat aplikasi baru. Ini buang-buang uang rakyat saja,” sesalnya.
Sigit mengingatkan, aplikasi tidak bisa sekedar dibuat. “Harus ada tim yang mengelolanya secara profesional, termasuk menangani soal keamanan data. Katakanlah satu aplikasi ditangani tim kecil beranggotakan sepuluh orang saja, 27 Ribu aplikasi ini membutuhkan lebih dari seperempat juta orang tenaga TI. Berapa biaya yang harus dikeluarkan negara?” ujarnya.
Setelah pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan aplikasi secara nasional, PSI menyarankan pembuatan, perbaikan, dan pengelolaan aplikasinya dilakukan secara terpusat. “Bisa di bawah koordinasi Menko Marves atau di bawah Kominfo, tapi jangan disebar lagi seperti sekarang,” kata Sigit.
Masih menurut Sigit, jika pengembangan dan pengelolaan aplikasi sudah dipusatkan pada satu lembaga, baru pemerintah bisa menantang anak-anak muda ahli TI untuk bergabung. “Saya yakin banyak sekali anak muda Indonesia yang mampu,” pungkasnya.
