Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin korup di
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan PPN 12% padahal dulu terlibat dalam panitia kerja (panja) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bahkan,
Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya diminta untuk menunda kenaikan tarif yang rencananya diterapkan Januari 2025. Desakan ini terlontar dalam Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta
Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan petinggi PDIP agar Polri kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri merupakan ide kosong tanpa dukungan data
Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, meminta PDIP lapang dada dan ikhlas menerima banyak kekalahan di Pilkada 2024. Bukan menuding-nuding kalap ke pihak di luar. “Aneh.
Ketua DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi pemerintah yang efektif baru berjalan 1 (satu) bulan langsung menaikkan gaji guru. “Salut pemerintah langsung naikkan gaji guru di
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat judi online tanpa kecuali. “Siapa pun yang terlibat judi online harus
Ketua DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan
Terkait kedatangan Abraham Samad dkk ke KPK, LBH Partai Solidaritas Indonesia meminta semua pihak tidak menyebar tuduhan tendensius dan tanpa dasar. “Pada dasarnya masyarakat dari
“Penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejagung dalam perkara korupsi impor gula adalah kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung). Apa yang dilakukan oleh Kejagung tentu saja harus kita
