Ketua DPP PSI Furqan AMC kembali menyoroti nasib guru yang terus dianaktirikan tak berkesudahan. Kali ini kabar memprihatinkan datang dari tanah Papua. Sebanyak 900 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua belum menerima gaji sejak bulan Januari 2023.
“Seperti tak habis-habisnya kita mendengar kabar sedih nasib guru di Indonesia. Bayangkan dari Januari para guru di Papua hidup tanpa gaji. Ini benar-benar keterlaluan. Ini bukan lagi semata urusan administrasi, ini tragedi kemanusian!” tegas Furqan AMC, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia.
“Kami mengimbau Kemenpan RB agar segera mengambil tanggung jawab penuh menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai urusan regulasi yang lelet, ratusan guru-guru yang mulia tidak bisa makan,” tegas Furqan lebih lanjut.
Furqan berharap Kemenpan RB segera membuat regulasi yang mengatur proses pelimpahan kewenangan urusan guru P3K untuk tingkat SMA, SMK dan SLB dari pemerintah provinsi ke pemerintah kab/kota. Jangan sampai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 106 tahun 2021 tentang pendidikan SMA/SMK sederajat yang dikembalikan dari provinsi ke kab/kota, tidak bisa ditindaklanjuti.
900 guru yang belum menerima gaji dari bulan Januari tersebut tersebar di 4 provinsi di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Di antara mereka mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Para guru tersebut telah beberapa kali melakukan aksi menuntut hak mereka, di antaranya ke dinas pendidikan dan DPRD. Namun pemerintah kota/kab mengaku belum bisa membayarkan gaji para guru tanpa adanya regulasi dari Kemenpan RB.
“Tak terbayangkan bagaimana para guru tersebut harus memenuhi kehidupan mereka dan keluarga selama 4 bulan terakhir, apalagi memasuki bulan puasa dan lebaran,” ungkap Furqan.
Menurut salah satu guru P3K di Papua, Hendryca Ferdianto Kalebu, banyak di antara para guru akhirnya terpaksa kerja sampingan untuk memenuhi tuntutan hidup. Ada yang jadi buruh bangunan juga ada yang jadi pengojek sepeda motor.
Menurutnya meski belum digaji pemerintah, mayoritas dari 900 guru P3K tersebut masih tetap mengajar demi masa depan anak didiknya, kecuali mereka yang sangat jauh lokasi sekolahnya.
