Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut mengomentari polemik pengadaan laptop merah putih yang akan diberikan kepada para siswa di Indonesia. Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Sabtu (31/7/2021), mengatakan, pengadaan laptop ini harus dilakukan setransparan mungkin agar tidak membuat gaduh.
PSI menurut Sigit sangat memahami niat baik pemerintah menyediakan laptop untuk para siswa dengan menggunakan produk dalam negeri. “Ini sejalan dengan program tablet untuk seluruh siswa di Indonesia yang ditawarkan calon presiden PSI, Bro Giring Ganesha,” ujar Sigit. “Penggunaan laptop produk dalam negeri juga akan meningkatkan industri komputer kita dan membuka banyak lapangan kerja untuk para pekerja terlatih,” tambahnya lagi.
Meski demikian, Sigit menyayangkan rencana ini tidak disampaikan dengan baik kepada publik sehingga menimbulkan polemik yang tidak perlu. “Kami melihat ada masalah komunikasi dan transparansi yang sangat buruk dalam program ini yang akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait spesifikasi laptop dan harganya,” ujar Sigit.
PSI menganggap biaya Rp 2,4 triliun untuk pengadaan 240 ribu laptop atau Rp 10 juta per laptop cenderung berlebihan. “Untuk kebutuhan belajar siswa, laptop seharga 4 juta rupiah saja sudah sangat memadai,” ungkap Sigit. Dengan harga yang lebih murah, Sigit berharap akan lebih banyak siswa yang bisa mendapatkan fasilitas laptop. “Jumlah peserta didik kita sekarang ada sekitar 45 juta anak. Semakin murah harga perangkat komputer yang dianggarkan, akan semakin banyak siswa yang bisa dijangkau,” ujarnya.
Agar semakin banyak siswa yang terjangkau, PSI menyarankan pemerintah mengubah anggaran untuk menyediakan tablet ketimbang laptop. “Dalam perhitungan kami, jika diproduksi masal, tablet seharga satu juta rupiah sudah cukup memadai untuk belajar siswa dan sekaligus bisa digunakan sebagai alat pembaca e-book. Dengan anggaran Rp 2,4 triliun akan ada 2,4 juta siswa yang bisa diberi tablet gratis,” kata Sigit.
Meski demikian, PSI tidak menolak jika pemerintah memilih memberikan laptop ketimbang tablet. “Itu pilihan saja, dan tentunya pemerintah sudah punya pertimbangan yang matang dengan memilih laptop ketimbang tablet,” kata Sigit.
Agar pengadaan laptop ini tidak menjadi polemik yang berkelanjutan, PSI menyarankan agar pemerintah memperbaiki komunikasi publiknya dan membuka rencana pengadaan laptop ini setransparan mungkin.
”Sampaikan kepada masyarakat, laptop yang akan dibeli spesifikasinya seperti apa, perusahaan mana yang memenangkan tender sebagai penyedia laptop, dan berapa harganya. Masyarakat akan bisa menilai sendiri jika semua dibuka secara transparan. Tidak ada gunanya membuat kegaduhan baru di saat kita sedang menghadapi puncak Pandemi Covid-19 sekarang ini,” pungkas Sigit.
