Pembenaran berjamaah yang dibuat oleh oknum petinggi partai maupun fraksi melalui pemberitaan dianggap telah menyesatkan masyarakat, dan harus cepat ditindak. Untuk itu, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Utara, Moh. Nezar Djoeli STmendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil orang-orang yang telah mendukung dan melegalkan proyek multi years atau tahun jamak dengan anggaran Rp. 2.7 Triliun.
“Ada apa kok ngotot. Sudah jelas kegiatannya menyalahi aturan atau payung hukum yang diisyaratkan Undang Undang. Kami dari PSI Sumut mendesak agar KPK panggil yang melegalkan proyek Rp. 2.7 Triliun ini,” kekeh Nezar, Kamis (9/6/2022) kepada aktualonline.co.id.
Nezar menegaskan bahwa PSI Sumut bukan tidak mendukung dilaksanakannya proyek bernilai fantastis ini. Namun sebagai golongan yang mengerti regulasi, Nezar tidak melihat pencanangannya ada di dalam buku APBD.
“Kalau memang perencanaannya sudah matang maka di buku APBD akan jelas nilai DPnya dan planing pengerjaannya. Aneh saja, mengapa 2 pimpinan dewan saja yang menandatangani. Mengapa tidak semua menyetujui perda APBD,” cecar Nezar.
Nezar juga mempertanyakan akan makna proyek strategis nasional yang digadang-gadang sebagai judul dasar pelaksanaan kegiatan ini. Jika benar, maka harusnya ada SK Presiden yang dikeluarkan untuk mengesahkannya.
“Di sumut ini proyek strategis nasional mana mana saja. Danau Toba, Sei Mangke, jalan tol. Itu strategis nasional. Dan kalau ini dikatakan proyek strategis nasional mana SK Presidennya,” kejar Nezar mempertanyakan.
Saat ini, partai yang lagi naik daun di kalangan milenial ini diketahui telah memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. Informasinya, berkas gugatan telah lengkap dan siap untuk memulai sidang dalam waktu dekat.
Sementara itu, hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekda, H. Afifi Lubis SH meskipun telah dihubungi berulang kali melalui pesan WhatsApp, maupun seluler untuk diwawancara. ||| Red
Sumber: https://aktualonline.co.id/psi-sumut-desak-kpk-panggil-orang-yang-legalkan-proyek-multi-years-rp-2-7-t/
