Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar pemerintah bisa bekerja semaksimal mungkin dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Menurut PSI, PPKM Darurat ini, kami mohon agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita bisa mengalami kerugian dua kali. Karena kekurang seriusan ya dalam menjalani dan mengatur (PPKM Darurat),” kata Pelaksana Tugas Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam acara Menyelamatkan Rakyat di Masa PPKM Darurat, yang disiarkan di Facebook PSI, Jumat (16/7/2021) malam.
1. PSI tidak ingin perekonomian terhenti, namun kenaikan kasus COVID-19 masih tinggi
Dea mengatakan pandemik COVID-19 membuat perekonomian negara turun atau merugi. Banyak warga juga mengalami kerugian secara ekonomi akibat wabah virus corona.
Karena itu, dia meminta pemerintah agar pemberlakuan PPKM Darurat bisa berjalan efektif. Dia tidak ingin perekonomian turun dan angka kasus COVID-19 tetap tinggi meski sudah diberlakukan PPKM Darurat.
Bila angka kasus COVID-19 bisa dikendalikan, kata Dea, tingkat keterisian bed occupancy di tiap rumah sakit juga bisa ikut menurun.
“Kerugian yang kedua adalah jika apabila perekonomian terpaksa kita stop, tetapi angka masih tinggi (sia-sia). Untuk itu kami selalu mendorong, kami mohon agar selalu dipastikan bahwa masa PPKM Darurat ini dipastikan untuk menjaga penularan angka COVID-19 supaya semakin menurun,” ucapnya.
Untuk membantu pemerintah, Dea mengatakan, PSI membagikan bansos berupa nasi boks kepada warga yang membutuhkan. PSI juga melakukan program vaksinasi untuk warga. “Ditargetkan PSI bisa membantu sampai dengan 50 ribu warga. Mudah-mudahan dapat segera tercapai,” kata dia.
2. Staf Kemenkeu akui pemerintah belum maksimal menjalankan PPKM Darurat
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengakui pemerintah belum maksimal dalam menjalankan kebijakan selama masa sulit ini.
“Tentu ini tidak mudah, ini masa yang sangat sulit maka kami berempati. Belum bisa maksimal juga kami mohon maaf, tetapi ini terus kita upayakan,” ucap dia.
Yustinus pun mengakui PPKM Darurat membawa dampak cukup berat bagi masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat PPKM Darurat, tetapi dia memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan dengan fakta lapangan tersebut.
“Maka sekarang sedang dirumuskan, besok mudah-mudahan pak presiden sudah bisa mengumumkan atau dalam waktu segera bentuk dukungan-dukungan konkret ini. Ini terus diupayakan pemerintah, pemerintah tidak mau lepas tanggung jawab, mau komit untuk menjaga ini,” ucap dia.
3. Penyebab yang dialami pemerintah dalam mengatasi pandemik COVID-19
Di sisi lain, Yustinus juga memaparkan apa yang menjadi kendala bagi pemerintah, baik dalam PPKM Darurat secara khusus maupun penanganan pandemik COVID-19 secara keseluruhan.
“Nah, kalau saat ini masih ada beberapa kendala memang kami rasa ini persoalan teknis administratif, bukan untuk menggampangkan dan mengesampingkan, tapi ini fakta,” ujarnya.
Indonesia, sambung Yustinus, merupakan negara yang terlalu banyak prosedur dan terlalu banyak urusan teknis administrasinya. Karena itu, kata dia, pandemik COVID-19 dan PPKM Darurat bisa menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki masalah tersebut.
“Ini harusnya sekarang jadi terobosan sebenarnya, bagaimana pemberian bansos bisa lebih efektif, bagaimana insentif tenaga kesehatan bisa diberikan lebih cepat, termasuk klaim-klaim rumah sakit juga bisa lebih dipercepat,” tutur dia.
Sumber: https://www.idntimes.com/news/indonesia/sachril-agustin-berutu/psi-ppkm-darurat-sebabkan-dua-kerugian-jika-tak-dijalani-serius/3
