TIMESINDONESIA, SURABAYA – Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) DPRD Kota Surabaya berharap agar aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bisa dilakukan dengan tegas.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPP DPRD Surabaya sekaligus anggota Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael.
Pria yang akrab disapa Josiah ini mengingatkan bahwa saat ini Surabaya sudah dalam situasi genting, yakni Level 4. Hal ini berarti lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu.
“Saya mendorong Pemkot Surabaya terus menyiapkan infrastrukturnya agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Jika perlu Pemkot Surabaya beserta jajarannya memperkuat kolaborasi dengan aparat TNI dan Polri untuk terus melakukan operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan,” ujarnya, Kamis (8/7/2021).
Dalam situasi seperti ini, menurutnya, tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar PPKM. Meski demikian ia tetap mengapresiasi Pemkot Surabaya.
“Apa yang telah dilakukan Pemkot patut kita apresiasi. Para pelanggar PPKM disanksi untuk ikut melihat dan menghitung jenazah Covid-19, melayani ODGJ di Liponsos, membantu tenaga pemulasaraan yang sedang bertugas, dan membuat peti mati,” kata Josiah.
“Bila perlu, sanksi sosial diperluas. Para pelanggar PPKM diminta mengerjakan hal-hal yang teknis dan administratif saat vaksinasi untuk kelompok ODGJ dan penyandang disabilitas. Atau mendistribusikan makanan bagi pasien yang sedang isoman. Saya kira cara-cara seperti ini memberi efek jera bagi pelanggar PPKM,” imbuh Josiah.
Josiah juga mengusulkan agar usaha jasa laboratorium kesehatan serta toko alat kesehatan dan obat-obatan juga turut dipantau. Karena kedua usaha jasa ini terpantau paling banyak antrean dan berpotensi besar melanggar aturan.
“Jadi jangan hanya restoran, rumah makan, swalayan dan pusat perbelanjaan saja yang dipantau”, kata Josiah.
Menurut politisi PSI ini, peran aktif masyarakat sangat penting selama 17 hari PPKM ini. Nanti bila tidak ada lonjakan kasus Covid-19, rumah sakit tidak lockdown lagi, dan sebagian besar warga Surabaya sudah divaksin, baru mal dan pusat hiburan bisa buka kembali.
“Kalau tidak taat bisa-bisa diperpanjang terus dan kita sendiri yang rugi,” tutup Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael. (*)
Sumber : https://www.timesindonesia.co.id/read/news/357344/fraksi-psi-dprd-kota-surabaya-aturan-ppkm-harus-tegas
